Berita Anggota Parlemen

Kejari Didesak Tuntaskan Kasus Pin

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba didesak menuntaskan penyidikan dugaan korupsi pengadaan pin emas bagi 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba periode 2009–2014.

“Tidak ada alasan bagi Kejari Bulukumba memperlambat kasus ini. Mereka harus segera menyelesaikannya sampai tuntas. Apalagi, dugaan kasus korupsi pin emas anggota Dewan tersebut sudah lama ditangani Kejari,” kata Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah Bulukumba Makmur Masdadi Gedung DPRD Bulukumba, kemarin. 

Menurut dia, bukti berupa pin emas Dewan semua sudah diserahkan. Bahkan, hasil pemeriksaan Kejari Bulukumba telah menemukan kerugian negara Rp24 juta. Kerugian ini timbul karena berat pin emas Dewan yang seharusnya 7 gram berkurang menjadi 5 gram. Meski rekanan sudah mengembalikan kerugian negara, Kejari Bulukumba tetap harus memproses kasus ini karena mereka sudah berniat melakukan korupsi. 

“Seandainya tidak ditemukan, mungkin mereka tidak mau mengembalikan uang itu,” ungkap dia. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulukumba Muhammad Ruslan Muin mengemukakan, penyidikan kasus dugaan korupsi pin emas Dewan terus dilakukan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel masih melakukan audit. 

Pihaknya juga akan kembali memeriksa Sekretaris Dewan Bulukumba. “Kami masih melengkapi berkas dari BPKP,” ungkap dia di ruang kerjanya. Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangky berharap kasus korupsi pengadaan pin Dewan segera dituntaskan. Apalagi, barang bukti berupa pin emas telah diserahkan ke Kejari Bulukumba.

“Kami berharap pin emas Dewan dikembalikan. Sebab, sudah lama diambil kejaksaan sebagai barang bukti. Pin emas ini sebagai identitas Dewan,” tutur Hamzah dihubungi melalui via ponselnya, kemarin. Sebelumnya desakan terhadap Kejari Bulukumba menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah itu juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bulukumba H Askar HL

Menurut dia, kasus korupsi yang hingga kini belum tuntas adalah proyek instalasi air bersih tenaga angin yang menghabiskan dana Rp4,1 miliar dari APBD Bulukumba. Kopel Wilayah Bulukumba Makmur Masda menambahkan, rencana Kejari Bulukumba memanggil pihak penanggung jawab proyek sudah tepat.

Meski belum ada hasil audit dari BPKP Sulselbar, proyek tersebut diduga kuat telah terjadi penyimpangan anggaran. Sebab, instalasi air bersih tenaga angin itu belum menghasilkan apa-apa, padahal dana yang dihabiskan sangat besar.

Diposting 29-02-2012.

Mereka dalam berita ini...

Askar HL

DPRD kab. Bulukumba 2009 Kab. Bulukumba 4
Partai: PPP

Andi Hamzah Pangki

DPRD kab. Bulukumba 2009 Kab. Bulukumba 3
Partai: Golkar