Pengembangan Terminal Jombor-Diproyeksikan Jadi Ruang Publik

Pengembangan Terminal Jombor menjadi salah satu fokus program Pemerintah Kabupaten Sleman tahun ini. Selain akan dijadikan terminal ramah lingkungan,tempat naik turun penumpang bus ini juga akan menjadi tempat interaksi sosial.

”Dalam pengembangannya nanti, Terminal Jombor akan memiliki lebih banyak ruang terbuka. Bukan berupa taman, namun lebih pada tempat untuk fasilitas bermain anak dan tempat berkumpul atau bertemunya masyarakat, sehingga terjalin interaksi sosial yang lebih dari sekadar tempat naik turunnya penumpang,” papar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sleman Agoes Soesilo Endiarto kemarin. 

Berbagai fasilitas pun akan dibangun guna menunjang konsep terminal sebagai lokasi interaksi sosial. Di antaranya area hot spot dan kawasan kuliner yang berkonsep dapur bersih. Kawasan kuliner tersebut nantinya akan dibuatkan satu lokasi khusus demi upaya penataan. “Kawasan kuliner tersebut nantinya akan ada aturan tidak boleh masak di tempat.

Kalaupun terpaksa maka harus menggunakan peralatan modern yang tidak menghasilkan asap apalagi jelaga. Intinya, tidak membuat limbah baru,” tandasnya. Mengenai konsep terminal ramah lingkungan, kata Agoes, Terminal Jombor nantinya akan lebih dilengkapi dengan resapan air, lebih banyak pohon perindang dan lokasi khusus pengelolaan limbah terminal. Tak hanya itu, status Terminal Jombor dipastikan bisa ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe A. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Rochman Agus Sukamta mengatakan, Pemkab Sleman harus melakukan studi kelayakan menyeluruh sehingga ke depan proyek pengembangan Terminal Jombor bisa benar-benar berguna. Dia meminta Pemkab jangan hanya asal membangun, tapi juga harus memiliki visi, misi, tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan seluruh warga Sleman. Berdasarkan laporan yang diterima, proyek tersebut membutuhkan lahan sampai 29.000 m2 dengan rincian 11.000 m2 milik masyarakat, sedang sisanya milik desa.