Komisi IV DPRD Sumatera Selatan kecewa dengan semua jawaban yang dikatakan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel tentang tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah di Bandara Silampari, Lubuklinggau.

Pasalnya, pihak-pihak yang hadir untuk diminta memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut dinilai orang-orang yang tidak menguasai permasalahan. Padahal, Komisi IV ini menginginkan kejelasan sampai di mana penggunaan anggaran yang dianggarkan tahun 2011 yang terpakai dalam proyek tersebut. “Kita skor karena tidak ada kejelasan karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi, rapat ini perlu dilanjutkan karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan.

Karena yang dianggarkan Rp2,5 miliar untuk 2011 itu hasilnya sudah sejauh mana,” kata Ketua Komisi IV Rozak Amin seusai rapat kemarin. Menurut Rozak, dari hasil peninjauan Komisi IV di lapangan, diketahui pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurangmaksimalan kerja tersebut karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu, terkendala konsultan pengawasnya hingga perencanaannya. “Lihat saja, mereka tadi tidak bisa menjelaskan ketika ditanya bagaimana soal perencanaan, mestinya mereka tahu,” tukas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Udara Dishubkominfo Provinsi Sumsel Ali Akbar menjelaskan, pengerjaan Bandara Silampari memang dilaksanakan pada 2011 dan sekarang masih fokus pengerjaan tahun 2011. Sedangkan, untuk 2012 belum dikerjakan. Sebenarnya itu bukan tidak selesai karena dikerjakan terus tapi lebih karena adanya faktor cuaca. “Kami terkendala hujan, tapi dalam kontrak ada tertera masa pemulihan lima bulan,” katanya.