Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memahami perlunya pengaturan keperawatan sebagai produk hukum. Tujuannya, meningkatkan profesionalisme perawat dalam melayani kesehatan masyarakat. Perawat tak mencampuradukkan tindakan medis dengan pelayanan kesehatan.

"Saat ini banyak tenaga kesehatan nonmedis yang ingin melakukan seperti dokter," ucap Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Dr. Slamet Budiarto pada acara dengar pendapat umum bersama Komite III DPD RI.

Slamet melanjutkan, pemerintah masih menggunakan tenaga kesehatan nonmedis atau dokter seperti bidan dan perawat. Di sejumlah puskesmas atau puskesmas pembantu masih menggunakan perawat sebagai tenaga kesehatan. "Mungkin karena tak perlu biaya besar," ungkap Slamet.

Masyarakat akhirnya tidak mendapat pelayanan kesehatan optimal. Juga, tidak mendapat perlindungan dari bahaya tindakan medis substandar dan penggunaan obat keras. "Masyarakat lebih memilih mengobati sendiri ketimbang berobat ke dokter," kata Slamet.

Dari hasil catatan levels of care and administration, ungkap Slamet, 30 persen masyarakat lebih memilih mengobati sendiri. Padahal, total dokter umum mencapai 80.591. Sedangkan dokter spesialis sebanyak 2.0176 tercatat pada 31 Desember 2011. "Tapi, sebagian dokter berada di kota-kota besar akibat kebijakan pemerintah yang tidak mendistribusi ke pelosok-pelosok," imbuh Slamet.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Istibsjaroh beranggapan bahwa banyak dokter lebih memilih di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini merupakan suatu kesalahan pembagian kerja yang menyebabkan menumpuknya dokter di kota besar. "Seharusnya, bagi dokter-dokter di kota terpencil diberikan intensif atau upah besar agar para dokter mau ditempatkan di sana," papar dia.

Istib menilai, di kota besar tunjangannya lebih banyak dibandingkan di kota terpencil. Selain itu, warga di kota besar punya taraf perekonomian lebih besar, sehingga dokter lebih terjamin kehidupannya ketimbang kota terpencil yang taraf ekonominya menengah ke bawah.
 
Untuk itu, sambungnya, Komite III DPD RI berusaha meminta kepada eksekutif yang berkaitan dengan masalah ini agar daerah terpencil bisa mendapatkan jaminan kesehatan. "Tenaga dokter dan perawat bisa merata ke pelosok daerah terpencil. Serta, dalam keadaan emergensi yang mengancam jiwa, dapat melakukan pertolongan pertama dan dilakukan tindakan secara terus menerus," papar anggota DPD RI asal Jawa Timur ini.