Harga obat generik dan bermerek bakal ikut naik seiring rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April nanti.
Khusus obat bermerek, pemerintah sulit mengendalikan harganya. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maura Linda Sitanggang mengungkapkan, mekanisme harga obat bermerek umumnya ditentukan pasar.
Menurut dia, yang paling berpengaruh adalah harga obat bermerek jika harga BBM naik. “Pemerintah tidak bisa mengaturnya terlalu banyak,” katanya di kantor Kemenkes, Jumat (9/3).
Sekalipun begitu, Kemenkes akan berupaya mengendalikan harga obat generik yang esensial dan menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang harganya.
Maura memprediksi, kenaikan harga obat generik tidak akan begitu signifikan berpengaruh. Harganya selama ini masih bisa dikatakan stabil.
Kalaupun naik, lanjutnya, harga obat generik juga tidak terlalu besar. Yang terjadi selama ini, setiap kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), harganya akan naik belakangan, setelah kebutuhan pokok naik duluan.
Maura mengatakan, pihaknya selama ini telah menyelesaikan pengawasan terhadap harga obat generik. Hal ini dilakukan tak lain karena ada aturan khusus Kemenkes soal harga eceran tertinggi (HET).
Sedangkan untuk pengawasan harga obat non generik, Kemenkes akan melakukan pengontrolan. “Saya yakin pengendalian harga obat bisa lebih efektif lagi saat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) nanti berlaku,” katanya.
“Lewat SJSN kan pemerintah telah menetapkan universal coverage jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa mengendalikan harga jual obat-obatan,” lanjutnya.
Jika ada beberapa pelanggaran terkait harga obat, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Tindakan yang mungkin dilakukan adalah Kemenkes hanya akan menegur dan tidak bisa memberikan sanksi apa-apa. Sebab, HET baru mencakup 499 nama obat generik.
Maura meminta perusahaan farmasi harus terus dijaga kelangsungan hidupnya karena berkaitan dengan keberadaan obat di pasaran. Sekalipun begitu, ia mengharapkan perusahaan farmasi tetap menjaga asas keterjangkauan harga.
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes Bahdar Johar Hamid menambahkan, aturan HET ini adalah harga jual di apotek, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya. Sementara untuk obat-obat non generik atau obat paten, harga ditentukan pasar.
Terkait kenaikan harga obat, anggota Komisi IX DPR Herlini Amran meminta, pemerintah perlu menghitung ulang karena bisa mengancam kesehatan masyarakat.
Pasalnya, kenaikan tersebut dikhawatirkan akan berpicu pada kenaikan harga di berbagai sektor termasuk pada sektor obat generik.
“Naiknya harga obat generik esensial bisa menambah beban biaya kesehatan masyarakat. Belum lagi biaya kehidupan mereka yang lain,” tutur Herlini.
Ia mendesak Kemenkes mengendalikan harga obat generik esensial yang dibutuhkan masyarakat sesuai Ketetapan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang harga obat generik. “Harga obat generik harus selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
