Bank Indonesia (BI) membatasi batas uang muka (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) minimal 30 persen untuk tipe rumah di atas 70 meter persegi (tipe 70). Ketentuan itu secara langsung menyasar kepentingan kalangan kelas menengah atas atau segmen rumah komersial.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, rumah tipe di atas 70 meter persegi umumnya berharga di atas Rp 400 juta per unit. Rumah tipe itu cukup mengambil porsi besar di pasar perumahan di Indonesia.
“Untuk rumah dengan bangunan 70 meter persegi itu di atas Rp 400 juta, memang tergantung tempatnya. Bahkan di tempat tertentu harganya sudah miliaran rupiah,” ujarnya, Jumat (16/3).
Berdasarkan komposisi penjualan rumah anggota REI yang per tahunnya kurang lebih mencapai 120.000 unit, umumnya sekitar 25 persen merupakan rumah kelas menengah. Sementara 65 persen rumah kelas menengah bawah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 10 persen adalah rumah-rumah kelas atas.
Setyo mengaku selama ini pihaknya dengan BI selalu melakukan komunikasi termasuk dalam pembahasan soal uang muka KPR. Disimpulkan aturan itu dalam pelaksanaannya nantinya akan sangat tergantung bank pelaksana dalam menilai kemampuan nasabah.
“Yang namanya Loan to Value (LTV) itu sudah dari dulu 30 persen. Realisasinya di lapangan, sangat tergantung bank menilai konsumen. Kalau misalnya ada program seperti ulang tahun bank misalnya, uang mukanya hanya 10-20 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam kenyataanya aturan ini memang sangat tergantung pada kebijakan bank. Setyo menganggap aturan BI ini hanya mengingatkan perbankan agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan KPR.
“Kenyataannya kalau bank melihat kemampuan nasabah, misalnya banyak beban cicilan lainnya, uang mukanya tidak 30 persen tapi dinaikkan jadi 45 persen, buat penegasan saja dari BI ke perbankan. Jadi sebenarnya tidak akan berpengaruh, karena akan dilihat dari kondisi nasabah yang dinilai oleh bank,” tandas Setyo.
Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku tidak akan mempermasalahkan aturan kenaikan uang muka KPR minimal 30 persen.
“Itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menpera nggak ngurusin. Yang penting nggak ganggu program saya,” jelas Djan di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (16/3).
Saat ini Djan memang tengah gencar menjalankan program rumah murah. Dia bertekad masyarakat miskin dari mulai pedagang kaki lima hingga tukang cendol bisa kredit rumah.
BI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian KPR.
Kini bank hanya boleh memberikan kredit maksimal 70 persen dari harga rumah. Artinya, nasabah harus merogoh kocek lebih besar untuk membayar down payment alias DP yang mencapai 30 persen.
Anggota Komisi V DPR Muhidin M Said menyatakan mengapresiasi aturan tersebut. Sebab, dengan peraturan BI ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa menikmati Fasilitas Likuiditas Perkreditan Perumahan (FLPP) dari perbankan.
“Saya mendukung peraturan tersebut karena sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan KPR. Diharapkan nantinya akan membantu konsumen kelas bawah untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/3).
Muhidin mengatakan, rakyat kecil tidak bisa dibebani uang muka sebesar itu karena kemampuan mereka terbatas. Maka dari itu, menurutnya, jangan lagi MBR dipersulit untuk memperoleh kredit perumahan. “Persyaratan yang rumit untuk masyarakat nantinya akan semakin mempersulit mereka. Untuk itu perlu dipermudah persyaratan memperoleh kredit perumahan,” jelasnya.
Ketentuan DP pada KPR dan KKB diatur dalam Surat Edaran BI 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko bank.
