Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) biasanya akan memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya, termasuk harga obat generik esensial yang banyak digunakan kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Sebelumnya, Meneg BUMN Dahlan Iskan berjanji tidak akan menaikkan harga obat generik yang diproduksi oleh BUMN. Namun, janji Menneg BUMN ini justru berbeda dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menetapkan kenaikan harga obat sebesar 6 hingga 9 persen.

"Menteri Kesehatan seharusnya bisa kompak dengan Menteri BUMN untuk mencegah kenaikan harga obat generik, tapi kenapa kebijakannya berbeda satu sama lain?" ujar anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (19/3).

Sebelumnya, Dirjen Binafar dan Alkes Kemenkes juga telah berjanji akan mengendalikan harga obat generik jelang kenaikan BBM yang volumenya menguasai 40 persen peredaran obat di masyarakat.

"Tapi, kenapa justru Kemenkes malah menaikkan harga obat generik?” heran Herlini yang juga anggota Pokja Kesehatan.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak Kemenkes untuk dapat menjamin bahwa berapapun penyesuasian harga obat generik ke depan tidak akan membebani pasien Jamkesmas dan Jamkesda.

"Karena itu, revisi plafon pembiayaan Jamkesmas/Jamkesda harus dijamin akan beropersional di lapangan, dan mampu diterima penyelenggara jaminan kesehatan di semua daerah," ujarnya.

Herlini mengatakan, Kemenkes agar harus menjamin harga obat generik di pasaran sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) dan menertibkan apotek/faskes yang menjual obat generik kepada masyarakat umum di atas HET.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini juga meminta Kemenkes untuk serius menyusun strategi pemenuhan obat generik nasional untuk menyongsong BPJS Kesehatan melalui penguatan bahan baku dan kapasitas produksi obat generik dan pengontrolan penggunaan obat generik di faskes.

"Jangan sampai penyesuaian harga obat generik sekarang berimplikasi negatif terhadap skema biaya kesehatan yang dilaksanakan BPJS kelak," tegasnya.

Keputusan Kemenkes menaikan harga obat generik, menurutnya, bukan solusi cerdas yang pro-rakyat, melainkan reaksi tambal sulam karena ketidakmampuan pemerintah merealisasikan ketahanan obat nasional.