Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyayangkan masih banyaknya mafia illegal logging (pembalakan liar) yang belum tersentuh hukum.

“Korupsi di sektor ini sudah lama terjadi.  Yang dihukum ha­nya pekerja di hutan yang level­nya hanya anak buah, pe­nebang po­hon, pembawa kayu. Se­dang­kan bos-bosnya masih bebas berkeliaran,” ujar Direktur Ek­sekutif Walhi Ubai­dillah kepada Rakyat Merdeka.

Ubaidillah menyatakan itu ter­kait temuan Bank Dunia yang mengungkapkan praktik illegal logging di Indonesia dijalankan oleh mafia dan sebagian dari ha­silnya disetorkan kepada peja­bat yang korup.

Untuk itu, dia meminta koor­dinasi di tingkat kementerian yang terkait agar memperketat pengawasan di bidang kehutanan.

Anggota Komisi IV DPR Ro­syid Hidayat menga­takan, yang lebih mengetahui wila­yah Indo­nesia adalah orang Indonesia sen­diri. “Kalau mereka bilang ada seto­ran ke pejabat korup di Indo­nesia, itu hak mereka (Bank Du­nia), tapi alangkah baiknya jika omo­ngan itu disertai fakta dan buk­ti yang valid. Saya per­caya nggak per­caya sama temuan me­reka itu” ujarnya pada Rakyat Merdeka.

Rosyid khawatir jangan sam­pai ada agenda lain di balik mak­sud dari Bank Dunia. Kendati begitu, dia mengaku praktik illegal log­ging memang ada di berbagai dae­rah di Indonesia. Sebab itu, dia berharap aparat berwenang dan lembaga lain yang terkait me­ngambil tindakan cepat mem­basmi praktik illegal logging ter­sebut.

Bank Dunia me­ng­­ungkapkan, praktik pemba­lakan liar (illegal logging) di Indo­nesia dijalankan oleh mafia. Dari pem­balakan liar itu, orga­nisasi keja­hatan tersebut menga­lirkan seba­gian keuntu­ngannya kepada pe­jabat peme­rin­tah yang korup.

Hal itu terungkap dari laporan analisis Bank Dunia terbaru, bertajuk Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Log­ging yang dipublikasikan Rabu, (21/3). Selain Indonesia, praktik seperti itu terjadi di banyak negara, termasuk beberapa ne­gara di Afrika Barat.