Setiap daerah kabupaten dan kota di Jateng sudah saatnya membentuk Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).
Program keluarga berencana (KB) yang selama ini berjalan kurang maksimal karena KB masih menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan. Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono menerangkan,
Perpres No 62/2010 menginstruksikan agar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini mendorong dan ikut memfasilitasi daerah kabupaten dan kota untuk membentuk BKKBD. Dengan adanya badan khusus yang menangani KB, program tersebut diharapkan bisa berjalan baik.