Pimpinan DPR meminta pemerintah membahas terlebih dahulu rencana pembatasan BBM bersubsidi yang akan direalisasikan Oktober mendatang. Jika rencana itu benar-benar dilaksanakan sudah pasti akan memberatkan masyarakat.

”Kami minta pemerintah membahas rencana pembatasan BBM subsidi ini, dengan Komisi VII terlebih dahulu. Termasuk rencana kenaikan TDL lagi pada Januari mendatang,” kata Wakil Ketua DPR Anis Matta kepada jurnalparlemen.com, Rabu (15/09).

Anis menyarankan, agar pemerintah mengkaji ulang rencana pembatasan BBM bersubsidi ini. Karena akan berdampak sosial secara luas. Sehingga kebijakan ini, kata Sekjen PKS ini, diperkirakan akan menuai protes luas dari masyarakat.

Anis mengaku memahami tujuan dari upaya pembatasan BBM bersubsidi untuk tujuan penghematan anggaran APBN. Namun karena BBM ini merupakan aspek komuditas penting dan sedikit saja terusik, akan berdampak pada aspek lainnya secara laus. Masyarakat menengah kecil yang akan terkena dampaknya secara langsung.
 
”Karena hal ini bisa jadi akan memicu terjadinya kenaikan harga-harga barang dan biaya transportasi,” ujar Anis.