Ketua DPRD Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP, mengingatkan jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menjaga martabat dan harga diri dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan dan ketersediaan sandang pangan papan.
"Peristiwa robohnya sekolah di Lampake, Samarinda yang menjadi berita nasional, harus menjadi perhatian kita sekalian. Untuk itu, peristiwa tersebut harus menjadi kejadian terakhir di Bumi Kalimantan Timur," kata Mukmin Faisyal ketika menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 di Lamin Etam Samarinda, Senin (9/4) kemarin.
Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini meminta perhatian sungguh-sungguh jajaran pemerintah daerah untuk lebih sungguh-sungguh memberikan percepatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur.
Untuk itu, menurut dia dukungan politik anggaran perlu dipertahankan terhadap rencana pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan perkotaan seperti pembangunan Bandara Long Bawan, Long Apung, Datah Dawai, dan Maratua, termasuk jalan perbatasan Sei Barang-Mahak Baru, Long Bangun-Long Pahangai-Long Apari, Bandara Samarinda Baru dan peningkatan pelabuhan laut Lamijung.
"Realisasi pembangunan infrastruktur di atas memiliki pemaknaan sangat strategis karena akan memicu perkembangan ekonomi dan sebagai komitmen distribusi keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan," kata politisi asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Demikian pula menyangkut program ketahanan dan kemandirian pangan, perlu mengukur ketepatan dalam hubungannya dengan beberapa wacana berkembang, di antaranya, food estate, Kaltim green, RTRWP Kaltim, tidak adanya kebijakan moratorium pertambangan batu bara, konflik antara pengguna lahan melawan perusahan tambang batu bara, dan penetapan Kaltim sebagai pembangunan sektor energi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (PP 32 Tahun 2011).
Ketidakjelasan konsep, implementasi dan finalisasi terhadap hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan jangka panjang.
"Sementara terkait dengan program UMKM, pemerintah daerah perlu memberikan ketepatan dalam perancangan dan pelaksanaannya, karena program ini sangat terkenal di berbagai tingkat kebijakan, namun capaiannya belum optimal. Berbagai masalah masih ditemukan di antaranya, akses permodalan, kemitraan antar sektor pelaku ekonomi, dan akses keterlibatan masyarakat perbatasan/pedalaman dalam kegiatan tersebut yang masih sangat terbatas," katanya.
Mukmin Faisyal juga menggarisbawahi program pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, Kutai Timur, Pelabuhan Kariangau, Balikpapan dan Pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda telah cukup lama dilaksanakan, tetapi tidak mengalami lompatan penyelesaian yang memadai. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikannya sehingga cepat berguna bagi kepentingan pemenuhan infrastruktur di daerah ini.
Mengenai jumlah penduduk miskin di Kaltim tahun 2011 sebanyak 247.900 jiwa, persebarannya di perdesaan sebesar 11, 21 persen dan ini tidak berkorelasi positif dengan capaian jumlah PDRB tahun 2011 yang mencapai Rp.390,6 triliun. Dalam RKPD Tahun 2013 harus ada program spesifik yang terukur untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jumlah penduduk miskin di daerah ini.
Tidak kalah pentingnya adalah adanya Program Aksi Daerah dalam pecegahan dan pemberantasan korupsi harus paralel dengan keinginan bersama agar aspek efisiensi juga diperhatikan. Argumentasi ini lebih kepada pemahaman bahwa pemborosan memiliki pengaruh yang sama dengan tindakan kejahatan korupsi, yaitu berkurangnya nilai kekayaan daerah
