Usulan Pimpinan DPR agar Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR dijual dan uangnya dikembalikan ke negara didukung Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Saleh Husin.

"Saya kira nggak ada masalah asal ini untuk perbaikan kita semua. Memang, RJA ini akhirnya banyak yang tidak digunakan oleh para anggota, sementara biaya pemeliharaan cukup besar," ujar Saleh saat dihubungi Jurnalparlemen.com, Sabtu (14/4).

Saleh yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini mengatakan, ada baiknya rumah tersebut dialihkan ke instansi negara yang lain. Lalu, para anggota Dewan diberi biaya untuk mencari rumah. "Jadi bisa cari sendiri," ujarnya.

Soal besaran biaya tersebut, lanjut Saleh, tidak bisa sembarangan. Sebab, semuanya diatur oleh Kementerian Keuangan. "Aturannya sudah jelas," ujar Saleh yang saat dihubungi sedang berada di dapilnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) II.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa Pimpinan DPR bersepakat rumah jabatan akan dikembalikan saja kepada negara. "Dan, kepada anggota DPR juga lebih baik diberikan uang tunjangan saja terserah mau digunakan, dibelikan apa. Mau beli rumah cukup nggak cukup itu urusan anggota Dewan," kata Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut Marzuki, RJA sebaiknya dijual karena tanahnya yang luas dan juga di tengah kota pasti sangat mahal. "Coba kalau uangnya dideposito itu bisa membayar uang tunjangan perumahan. Kalau misalnya itu dijual dan kemudian uangnya dikelola bahkan bisa membayar gaji DPR. Tanahnya luas di tengah kota. Kalau diekploitasi saya kira dapat menghasilkan uang besar dan bisa mendanai kepentingan DPR," paparnya lagi.