Perjalanan dinas 14 pejabat termasuk Bupati Nurdin Abdullah ke Jepang terus menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng.

Dewan menduga biaya perjalanan dinas itu menggunakan anggaran Pemkab Bantaeng. Ketua DPRD Bantaeng Andi Novrita Langgara mengatakan, dirinya menerima informasi bahwa dana perjalanan dinas itu dianggarkan oleh Pemkab Bantaeng. Padahal dalam APBD 2012, tidak ada anggaran perjalanan dinas keluar negeri. “Pengalaman tahun sebelumnya, saya juga diajak, ternyata saya dimintai dana sekitar Rp26 juta. Dana perjalanan itu sepenuhnya dikelola oleh biro perjalanan milik istri Bupati Bantaeng, Hakata Tour and Travel,” kata Novrita ditemui di kantornya kemarin.

Dia mengatakan, perjalanan dinas ke Jepang tidak perlu dilakukan setiap tahun. Sebab hanya akan menghabiskan anggaran. Padahal, apa yang didapatkan di sana tak sebanding dengan tujuan dan program Pemkab Bantaeng. SKPD sebaiknya fokus untuk menjalankan program kerjanya. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bantaeng Nurdin Halim mengatakan, pemerintah daerah tak berwenang menjalin kerja sama dengan pemerintahan negara lain. Kewenangan itu, berada di Pemerintah Pusat. “Jika memang menggunakan anggaran pemkab, itu sudah indikasi tindak pidana korupsi,” ungkap Nurdin.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengemukakan, seharusnya bupati tak memboyong para pejabat ke luar negeri sebab tak lama lagi akan dilakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2011. “Asisten I dan Kepala Bappeda adalah dua orang yang sangat dibutuhkan di sini. Dalam momentum seperti ini seharusnya tidak ada kegiatan di luar. Kalau begini, secara tak langsung artinya bupati memboikot pembahasan LKPj,” ujar dia.