Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Bogor menginginkan turunnnya anggaran dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Provinsi tidak di akhir Tahun. Hal ini menimbulkan dampak kesulitan dalam penyaluran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dana BOS. Disamping itu, karena waktunya sangat mepet dikhawatirkan menjadi temuan pemeriksa (Inspektorat). Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi E Budi Hermansyah, SS dan Sekretaris Komisi E Drs H. Yod Mintaraga MPA, Kamis (8/4) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Yusuf Badely , dari Dinas Pendidikan mengatakan ada perbedaan dalam hal turunnya anggaran BOS dari Provinsi dengan BOS dari Pusat. Kalau dari BOS Provinsi selalu diakhir Tahun dan langsung dalam satu kali pencairan sedangkan BOS dari Pusat awal tahun dan turunnya per triwulan. Dan sampai saat ini belum ada kabar berita kapan dana BOS dari Provinsi untuk Tahun Anggaran 2010 akan turun.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi E, memahami kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Bogor. Namun perlu dipahami juga bahwa terkait dengan turunnya anggaran ada mekanisme yang harus ditempuh. Setelah diketuk palu anggaran tersebut harus di konsultasikan dengan Depatemen Dalam Negeri.
Hal yang sama diungkapkan Drs H. Yod Mintaraga MPD disamping ada mekanisme yang harus ditempuh. Selama ini, ada beberapa Kabupaten/Kota yang lambat mengajukan anggaran BOS ke Provinsi. Hal ini menghambat daerah lainnya, sehingga anggaran BOS dari Provinsi terlambat turun. Namun demikian mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi anggaran BOS dari Provinsi segera turun.
Sementara itu Manajer BOS Kabupaten Bogor Junaedi menerangkan mulai Januari Tahun 2009 SDN dan SMPN se–Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan Pendidikan Gratis bagi seluruh siswa serta SDN dan SMPN (RSBI/SBI) dan SMPS se–Kabupaten Bogor membebaskan iuran bagi siswa miskin. Untuk Tahun 2009 ungkap Junaedi, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Provinsi sebesar Rp. 60.933.007.500 dan dari Pusat yang dinamai BOS KITA sebesar Rp. 294.622.595.750 . Jadi Total BOS yang diterima sebesar Rp. 355.555.603.250 serta usulan alokasi BOS KITA untuk Tahun 2010 sebesar Rp 311.389.783.000. Untuk 1679 Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah murid 555.019 dan untuk 457 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah murid 159.732. dan sampai saat ini Kabupaten Bogor belum menyertakan Dana Pendamping BOS.
Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor Joko mengatakan untuk Tahun 2009 Kota Bogor mendapatkan bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Provinsi sebesar Rp. 17.486.555.000,- dan dari Pusat yang dinamai BOS KITA sebesar Rp. 34.262.700.000,- serta ada dari BOS Daerah (BOSDA) Kota Bogor sebesar Rp. 13.908.420.000,- Jadi Total BOS yang diterima sebesar Rp. 65.657.675.000,-
Bantuan Biaya Opersional Sekolah (BOS) Provinsi untuk Kota Bogor diperuntukan 25.000 siswa Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 2.505.725.000,-, 12.750 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 5.379.990.000,-, 18.000 siswa Sekolah Menengah Atas (SMP) sebesar Rp. 3.458.160.000,- dan 18.000 siswa Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 6.142.680.000,-
Hadir dalam kesempatan tersebut anggota Komisi E Hj Suhartini Sahlan, Aceng Roni Syahbana SPd, Drs Tetep Abdulatif, drg. Is Budi Widuri S, H. Omin Basuni dan Sukmana SPd.
