Beberapa anggota DPRD Kabupaten Pinrang dicurigai terlibat dalam penerbitan dokumen perjalanan dinas dengan tanda tangan palsu Sahabuddin Toha.
Berdasarkan dokumen yang dimiliki Sahabuddin, salah satu legislator yang diduga terlibat adalah Kartini Lolo, anggota Komisi II DPRD Pinrang. Sebab, nama Kartini muncul dalam print out tiket perjalanan ke Bandung yang dikeluarkan administrasi penerbangan Garuda Indonesia. Kartini tercatat membeli tiket pesawat Garuda ke Kota Bandung pada 28 Februari 2011. Namun anehnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat pada 2011, justru nama Sahabuddin Toha yang disebutkan berangkat ke kota berjuluk Parijs van Java itu.
Padahal pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut, Sahabuddin sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas ke Bandung karena memang tidak ditugaskan. Sahabuddin Toha mengungkapkan, sebenarnya hanya tiga anggota Dewan yang tercantum dalam surat tugas perjalanan dinas ke Bandung. Namun, dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah anggota Dewan yang berangkat bertambah menjadi lima orang.
Dari perjalanan dinas tersebut, setidaknya anggota DPRD yang menandatangani SP2D mendapatkan dana senilai Rp8 juta hingga Rp12 juta. “Nah, di SP2D itu lah nama dan tandatangan saya muncul. Padahal, selama 2011 saya sama sekali tidak pernah melalukan perjalanan dinas ke Bandung,” kata Sahabuddin. Dikonfirmasi terkait dugaan itu, Kartini Lolo mengaku tidak tahu menahu karena belum melihat dokumen yang disebut-sebut dipalsukan dan melibatkan dirinya.
Kartini mengatakan tak akan terlalu menggapi karena merasa tidak pernah memanfaatkan nama Sahabuddin, rekan satu komisinya itu. “Saya tidak tahu itu, dek. Itu kan masih berproses. Tergantung hasil klarifikasi Badan Kehormatan nanti. Kalau sudah ada hasilnya dan nama saya tetap dikaitkan, baru saya bergerak. Tapi untuk saat ini, saya tidak mau terlalu menanggapi. Biarkan dulu berproses.
Apalagi itu juga masih praduga,” kata legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada SINDO kemarin. Diketahui, Sahabuddin melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Pinrang lantaran menemukan fakta dan bukti pemalsuan tanda tangan dalam dokumen perjalanan dinas 2011. Pemalsuan itu diduga melibatkan bagian Sekretariat DPRD dan oknum anggota dewan.
Dia mengemukakan, di DPRD Pinrang, ada oknum anggota Dewan yang melakukan pengurusan tiket pesawat. Selain pemalsuan data dan tanda tangan dokumen perjalanan dinas, ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD ini, praktek mark up harga tiket pesawat juga kerap terjadi. “Soal pemalsuan tanda tangan saya itu, tentu ranahnya ke hukum. Tapi saya melapor ke BK untuk mencari tahu, siapa oknum dewan yang terlibat.
Jangan sampai staf Setwan lagi yang dijadikan korban, karena tanpa disuruh, mereka (staf Setwan) tidak akan berani melakukan tindakan seperti itu,” ujar dia. Sahabuddin meminta agar BK memeriksa seluruh pihak di DPRD, termasuk Ketua DPRD, Sekretaris Dewan, Ketua Komisi, dan Setwan yang mengeluarkan surat tugas hingga agen yang menyediakan tiket perjalanan bagi anggota DPRD.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Pinrang Alimuddin Ngaru mengungkapkan, agenda rapat internal BK kemarin terpaksa dibatalkan tidak korum lantaran dua anggota BK tengah sakit. “Agenda saya juga padat dek. Saya dalam perjalanan dinas LKPJ di Jakarta. Mungkin, minggu ini lah kita agendakan sidang dan klarifikasi laporan tersebut. Nanti saya kabari,” ungkap Alimuddin.
