Anggota DPR Arif Wibowo menolak keras wacana penjualan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR. Sebab, rumah dinas itu simbol kewibawaan negara dan merupakan aset negara.

"Saya duga ada kepentingan swasta, investor yang bermain di sini. Makanya kemudian keluar isu untuk menjual," ujar Arif Wibowo dalam pesan singkatnya, Rabu (2/5).

Kata Arif, terhadap anggota yang tidak menempati rumah, bisa ditertibkan fraksinya masing-masing. "Bilang saja itu penghargaan negara, caranya dengan menempati RJA. Tak lantas kemudian cari jalan pintas, pragmatis, tidak menghormati negara. Apalagi di sekitar Kalibata yang perkembangannya sudah pesat ada mal, apartemen. Jadi ini adalah cara agar segera mendorong agar dipindahtangankan ke swasta," ujar politisi PDIP ini.

Lebih lanjut Arif mengatakan, biaya perawatan RJA itu juga harus dipertanyakan. Sebab, selama ini pengelolaannya buruk. Apalagi dari awal pembangunan sudah bermasalah. "Dan itu merupakan urusan dan tanggung jawab sekjen. Kita  tempati banyak yang bocor. Itu harus diaudit. Termasuk perawatannya itu," ujarnya.

Menurut Arif, selama ini jika ada kerusakan seperti lampu mati, ia menggantinya sendiri. "Sehingga terhadap alokasi anggaran biaya perawatan RJA yang besar itu, sesungguhnya mengada-mengada. Karena pengelolaan yang tak akutabel. Banyak malah yang diurus sendiri. Kecuali kepepet yang besar-besar, soal bocor atau pipa bocor," kata anggota DPR Dapil Jawa Timur IV ini.

Sebelumnya Ketua DPR RI Marzuki Alie melontarkan pandangannya agar RJA dikembalikan ke negara. Sebab, setiap tahunnya RJA memakan anggaran pemeliharaan yang cukup besar. Sehingga kondisi ini dinilai hanya memboroskan uang negara. Marzuki pun berpandangan, perlu dipikirkan anggota Dewan cukup diberi uang tunjangan untuk menyewa tempat tinggal.

Menurut Marzuki, RJA sebaiknya dijual karena tanahnya yang luas dan juga di tengah kota pasti sangat mahal. "Coba kalau uangnya dideposito itu bisa membayar uang tunjangan perumahan. Kalau misalnya itu dijual dan kemudian uangnya dikelola bahkan bisa membayar gaji DPR. Tanahnya luas di tengah kota. Kalau diekploitasi saya kira dapat menghasilkan uang besar dan bisa mendanai kepentingan DPR," papar Marzuki, Jumat (13/4).