Partai Gerindra meminta kepada pemerintah pusat untuk menjaga seluruh aset negara di provinsi-provinsi. Salah satu aset negara yang harus dijaga adalah jalan negara yang dibiayai dari APBN yang salah satu sumbernya adalah pajak dan restribusi di daerah. Pasalnya, saat ini banyak jalan negara di provinsi yang rusak karena digunakan untuk kepentingan pengusaha.

"Saya melihat contoh betapa jalan negara seperti di Lampung yang dibiayai oleh APBN yang salah satu sumbernya adalah pajak dan restribusi yang dipungut dari rakyat, rusak karena kepentingan-kepentingan pengusaha. Jalan yang seharusnya digunakan proporsional dan sesuai aturan menjadi cepat rusak karena digunakan untuk mengangkut batubara dari Sumsel melalui jalan darat ke pelabuhan di Lampung,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, hari ini.

Menurutnya, akibat kerusakan jalan negara itu, masyarakat menjadi dirugikan, karena jalan merupakan transportasi yang penting bagi mobilitas masyarakat sekitar.

Selain itu, tingkat kecelakaan akibat truk-truk yang mengangkut batubara yang melebihi aturan dan ketentuan yang berlaku juga sudah sangat meresahkan.

"Akhir-akhir ini di daerah utamanya masyarakat Lampung terganggu dengan angkutan batubara dari Sumsel ke Lampung. Ratusan truk setiap harinya menggunakan jalan dengan tonase yang berlebihan membuat jalan menjadi cepat rusak dan rawan kecelakaan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Jembatan yang ada tidak akan kuat menahan beban truk penangkut batu bara yang memiliki beban sampai 40 ton. Pemda dalam hal ini gubernur Lampung harus bertindak tegas, dan tidak diizinkan masuk wilayah lampung," ungkapnya.

Untuk itu mencegah kerugian lebih besar lagi, Gerindra melalui fraksinya di DPR kedepan akan meminta agar penggunaan jalan negara yang seperti itu dialihkan menggunakan jalur kereta api.

Selain itu Gerindra juga akan mengusulkan agar ekploitasi batubara yang berlebihan seperti saat ini ditata kembali. Penghasilan dari batu bara saat ini tidak signifikan tapi menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa.Batubara yang seharusnya bisa digunakan sampai 200 tahun, jika dieskpoloitasi seperti ini akan habis dalam 50 tahun.

"Kedepan kami mengharapkan agar angkutan barang yang melebihi tonase jalan untuk ditindak tegas. Jalan darat kalau bisa digunakan hanya untuk angkutan memindahkan orang dari satu kota ke kota lain, sementara barang dan jasa sebaiknya menggunakan jalur kereta api. Ini menguntungkan semua pihak, masyarakat, pemda, negara dan pengusaha itu sendiri karena kelancaran pengiriman barang menjadi lebih terjamin.Kerusakan yang ditimbulkan batubara tidak seimbang, penghasilan dari batubara buat negara hanya Rp17 triliun, masih kalah jauh dengan cukai rokok yang mencapai Rp68 triliun," paparnya.

Hal senada juga sampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Gunadi Ibrahim. Gerindra juga akan membawa beberapa temuan-temuan ini untuk dibicarakan di komisi V DPR RI.

Lebih lanjut, Gunadi menambahkan, dirinya akan menggunakan kewenangan pengawasannya untuk menindak hal-hal yang merugikan negara seperti ini. Pemda pun terkesan membiarkan kerusakan aset negara ini dengan membiarkan pelanggaran terus terjadi saat ini.

"Saya rasa kami akan bertindak dan tidak lagi bisa membiarkan hal ini. Meski ini jalan negara yang terletak di provinsi, pemerintah provinsi pun harusnya punya kepentingan untuk menjaganya dan tidak bisa dibiarkan saja," tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie juga meminta agar pengusaha-pengusaha batu bara di Sumsel mencontoh PT Bukit Asam yang menggunakan jalur kereta api untuk menangkut batu bara karena angkutan batubara menggunakan jalan negara merusak jalan negara dan merugikan negara dan masyarakat.