Kisruh 'dualisme' di kepengurusan Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mendapat respon dari sejumlah Fraksi di DPR RI, terutama dari komisi V yang membidangi PU dan infrastruktur.

Sebelumnya, juru bicara Fraksi PKS di Komisi V, Akbar Zulfakar meminta agar persoalan dualime LPJKN ini dituntaskan. Saat ini, sejumlah fraksi juga menyatakan dukungan ke LPJKN versi Munas yang diketuai Rendy Lamadjido.

Rendy kepada INILAH.COM, Rabu (16/05/12) mengakui jika dukungan dari sejumlah Fraksi di DPR kepada dirinya telah disampaikan secara resmi saat dirinya bersama pengurus LPJKN diajak Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI medio Maret 2012.

Dalam RDP saat itu, Michael Wattimena dari Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya karena saat RDP itu, Rendy memohon agar Komisi V untuk menindaklanjuti RDP itu.

"Betul pernah, saya melihat Pak Rendy bermohon hingga empat kali, baru kali ini. Jadi, meski kami sering tidak sejalan dengan PDIP, tapi melihat fakta yang dibeberkan di RDP, kami mendukung pak Rendy," kata politisi muda itu.

Tidak kalah tegas adalah Ali Wongso dari Fraksi Partai Golkar. Mendengarkan penjelasan pengurus LPJKN soal dualisme karena adanya pelanggaran aturan dengan penerbitan Surat Edaran Men-PU yang berlawanan dengan UU No.18 tahun 1999 tentang Masyarakat Jasa Konstruksi, langsung bereaksi tegas. "Jika memang ada tabrakan Undang-undang dalam persoalan ini, harus segera dituntaskan," kata Ali Wongso.