Pembelian kendaraan operasional yang dilakukan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), mendapat reaksi keras dari Komisi B DPRD Kota Bogor. Pasalnya, belanja mobil dinilai kurang tepat di saat kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut belum sehat.

Apalagi, masih terdapat beberapa koreksi bagi PDJT di 2011. Di antaranya, kendala besarnya pengeluaran operasional sebesar Rp14 juta selama satu bulan.

Nilai ini digunakan untuk merawat kendaraan bus Trans Pakuan, terutama pada bagian mesin dan air conditioner (AC). Hal ini dinilai masih cukup tinggi dibandingkan pendapatan tiket sebesar Rp450 juta per bulan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Andi Surya Wijaya menyayangkan hal itu. Pasalnya, masih banyak program PDJT yang layak didahulukan ketimbang membeli kendaraan operasional.

“Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PDJT, kami telah meminta agar mereka lebih mengutamakan potensi yang belum terserap maksimal,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Anggaran dana penyertaan modal sebesar lebih dari Rp10 triliun, seharusnya lebih ditekankan kepada pembenahan hal-hal penting lainnya.

Seperti pembenahan bus, selter dan lain sebagainya. “Saya rasa itu yang harus didahulukan karena semuanya merupakan bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh politisi PPP itu.

Andi menjelaskan, kendaraan operasional memang menjadi hal yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Namun, jangan sampai menjadi sebuah kewajiban di saat keuangan belum dalam kondisi sehat. Belum lagi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk perawatan rutin, apakah cukup dengan hanya mengandalkan keuntungan perusahaan.

“Menurut saya, sebaiknya kendaraan yang ada lebih dioptimalkan meski usianya telah tua. Karena, kondisi mesinnya masih bagus daripada membeli kendaraan baru yang manfaatnya belum tentu dirasakan masyarakat,” bebernya.

Trans Pakuan, jelasnya, diluncurkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Kota Bogor yang kian semrawut. Jika keberadaannya belum efektif menekan tingkat kendaraan, berarti moda transportasi yang ada sejak 2007 itu belum terlalu dikenal publik.

“Lihat saja kenyataannya, masyarakat banyak yang memilih angkot daripada Trans Pakuan. Padahal, bila dilihat dari segi kenyamanan jelas saja lebih enak Trans Pakuan. Tahun ini, PDJT harus lebih meningkatkan sosialisasi lagi agar banyak yang mengenal bus itu,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Asisten Tata Praja Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, penyertaan modal sudah jelas peruntukannya, yakni bertujuan untuk kepentingan perusahaan. Hal ini dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemkot dengan dewan. “Asalkan digunakan untuk kepentingan bisnis, hal itu boleh-boleh saja,” ujarnya.

Namun, Ade kurang mengetahui jika PDJT menggunakan dana perusahaan untuk membeli kendaraan operasional. Apalagi dilakukan tanpa mekanisme lelang. “Kalau itu harusnya dikembalikan ke PDJT sendiri kenapa hal itu bisa terjadi. Jika benar, harus segera diubah karena berkenaan dengan dana perusahaan,” pungkasnya.