Pertamina Ditantang Bisa Babat Mafia Impor Minyak

Pertamina diminta membereskan berbagai tudingan adanya mafia impor minyak dalam setiap transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Singapura. Pembangunan kilang minyak dinilai efektif menekan angka impor minyak.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani berjanji akan mendukung setiap langkah Pertami-na untuk membabat habis setiap aksi mafia impor minyak.

“Tudingan tersebut harus dibuktikan sekaligus dibereskan. Karena itu, kita mengapresiasi langkah Pertamina yang berjanji tidak akan membeli mi­nyak lewat trader (pedagang),” cetus politisi PDIP ini di Jakarta, kemarin.

Diakui Dewi, masalah impor minyak sangat rawan dipolitisasi karena nilainya yang sangat besar. Sebagai gambaran, setiap hari Indonesia membutuhkan konsumsi BBM 1,3 juta barel per hari. Sementara produksi mi­nyak yang dilakukan oleh kontraktor hanya 900.000 barel, sehingga sisanya harus diimpor.

Dari 900.000 barel, ada sekitar 300.000-400.000 barel sebagai biaya yang dikeluarkan (cost recovery) dari eksplorasi. Sedangkan sisanya, baru dimasukkan ke kilang-kilang minyak Indonesia.

Dia mengakui, selama ini mekanisme impor minyak yang dilakukan Pertamina kerap berma­salah. Ditambah lagi, kemampuan kilang di dalam negeri sangat minim.

“Seperti misalnya peristiwa lalu Pertamina sempat ‘dirampok’ di Somalia, namun tidak ada asu­ransinya. Akibatnya nilai kerugian mencapai Rp 1,2 triliun. Ini semua harus dibenahi,” cetusnya.

Dewi menyarankan, Pertamina harus membenahi kembali mekanisme impor minyak tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menhindari mafia minyak.

“Impor harus memenuhi komponen CRFI, yaitu cost, freight, receive dan insurance,” sarannya.

Sebelumnya, Pertamina berjanji akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal ketiga 2012. Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, me­kanisme impor secara langsung tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko, seperti kegagalan pasok­an impor yang akan berakibat pada terjadinya krisis energi di dalam negeri,” kata Karen.

Menurut Karen, pihaknya menyambut baik dukungan pemerintah mengimpor secara langsung tersebut. Dalam kontrak pembelian langsung, memang memerlukan pembicaraan antar pemerintah (government to government/G to G) terlebih dahulu.

Karen mengatakan, Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah domestik se­cara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM.

“Melalui upaya-upaya tersebut, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional dan mendukung optimalisasi kinerja Petral (anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam perdagangan minyak dan produk),” terang Karen.

Menurut dia, sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan baik dan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corpora­te governance/GCG).

Namun, Pertamina akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan pada proses pe­menuhan kebutuhan BBM nasional. “Kami berupaya melakukan impor langsung dari NOC (national oil company), produsen minyak dan pemilik kilang,” terang Karen.

Pertamina, lanjutnya, juga akan mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap impor BBM dan minyak mentah melalui pembangunan dua kilang terintegrasi di Balongan, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, Pertamina perlu mengkombinasikan mekanisme pengadaan impor antara pembelian secara langsung dan melalui pedagang (trader).

“Masing-masing punya kele bahwa pembelian melalui trader itu jelek dan rawan mafia minyak,” ujarnya.

Dalam pembelian melalui mekanisme antarpemerintah pun (G to G), lanjut Komaidi, juga tetap berpeluang ada mafia jika memang ada niat.