Kebijakan Fiskal Tahun 2013 perlu didesain lebih progresif untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian domestik dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal itu dikatakan anggota Komisi XI Kemal Azis Stamboel.

"Untuk itu, peningkatan kualitas dan kuantitas belanja negara khususnya terkait akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial menjadi sangat penting. Fraksi PKS melihat bahwa ruang fiskal dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 sebagaimana disampaikan pemerintah masih sangat terbatas untuk memenuhi harapan tersebut," papar Kemal saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/5).

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ruang fiskal baik melalui efisiensi belanja yang kurang produktif maupun melalui optimalisasi pendapatan negara pada APBN 2013 nantinya.

Kemal menyampaikan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ke depan harus mendapatkan porsi peningkatan yang signifikan.

"Pembangunan infrastruktur perlu difokuskan pada infrastruktur pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Selain itu pembangunan infrastruktur transportasi massal untuk meningkatkan domestic connectivity, serta infrastruktur pendukung pengembangan industri nasional lainnya harus mendapat alokasi yang memadai," lanjutnya.

Fraksi PKS juga meminta anggaran untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan perlindungan sosial mendapatkan alokasi yang lebih baik. Program-program pengentasan kemiskinan kedepan harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang selayaknya.

Selanjutnya, Fraksi PKS juga memandang perlunya perubahan paradigma pengentasan kemiskinan melalui sektor hulu, dengan pembangunan infrastruktur dan prasarana produksi bagi masyarakat miskin yang lebih memadai.

"Alokasi pembangunan berbagai infrastruktur tersebut diharapkan juga akan menjadi stimulus dan memacu realisasi proyek-proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang saat ini masih mengalami stagnasi," tandasnya.