Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai penghematan energi, ketimbang membuang energi untuk berpidato berkali-kali mengenai masalah serupa.

“Seharusnya dibuat saja peraturan pemerintah untuk itu, tidak perlu dipidatokan. Sebab pidato sifatnya tidak mengikat untuk instansi di bawahnya. Ada Undang Undang saja orang cenderung melanggar, apalagi hanya pidato,” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kamis 31 Mei 2012.

Politisi PDIP itu menilai PP atau Kepmen akan lebih efektif ketimbang pidato, karena instruksi SBY soal penghematan energi yang disampaikan di Istana Negara, Selasa 29 Mei 2012, sesungguhnya lebih ditujukan untuk internal birokrasi pemerintah dan BUMN terkait.

Dengan PP atau Kepmen, jelas Pramono, pihak yang melanggar jelas akan mendapat sanksi. Sementara apabila memberi instruksi melalui pidato, menurut Pramono hal itu terkesan seperti imbauan semata agar kalangan internal pemerintah tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi).

Apapun, Pramono mengakui instruksi Presiden SBY itu benar karena Indonesia perlu berhati-hati dengan neraca keuangannya akibat harga BBM yang tidak jadi naik beberapa waktu lalu sehingga subsidi BBM membengkak.

Pramono memandang pemerintah memang perlu memberi keteladanan kepada masyarakat untuk melakukan penghematan energi, termasuk dengan tidak menggunakan BBM bersubsidi.

“Belanja terbesar kita ada di instansi pemerintah. Jadi kalau instansi pemerintah bisa melakukan penghematan, termasuk menggelar rapat-rapat dengan efisien, maka saya yakin kita bisa menghemat lebih banyak,” ujar Pramono.