Kasus ricuh berujung perusakan sarana pelabuhan di Merak, Banten oleh sejumlah sopir truk jadi perhatian tersendiri bagi kalangan dewan. Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, pemicu utama kejadian itu adalah kemacetan yang kian parah di jalur menuju pelabuhan akibat terlalu banyak truk yang antre.

"Dampak ekonomi terhadap kemacetan di Merak ini adalah inflasi tak terkendali yang harus ditanggung masyarakat. Akar permasalahan kemacetan ini adalah keengganan. Pengusaha kapal penyeberangan enggan berinvestasi untuk memperbarui armada penyeberangannya," ujar Sigit Sosiantomo, Jumat (1/6).

Tapi, menurut Kapoksi V Fraksi PKS ini, keengganan pengusaha penyeberangan di sisi lain dapat dipahami.Investasi pengadaan kapal membutuhkan waktu lama agar modal dapat kembali. Rata-rata keuntungan baru didapat setelah kapal beroperasi selama 25 tahun dengan tarif yang selalu disesuaikan. Di sisi lain pula terdapat rencana pembangunan Jembatan Selat Sund ayang akan dimulai pada 2014 dan beroperasi sejak 2005.

"Rentang waktu 13 tahun pengoperasian kapal baru hanya memenuhi separo waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal. Pengalamanan kerugian yang dialami pengusaha penyeberangan di Selat Madura sejak ada Jembatan menjadi fakta tentang hitungan risiko bisnis penyeberangan di Selat Sunda," ujar anggota dewan dari Dapil Jawa Timur ini prihatin.

Solusinya, ia mengusulkan moratorium proses pembangunan Jembatan Selat Sunda. Usulan ini akan ia gulirkan di Komisi V dengan argumentasi bahwa jika tanpa moratorium, maka gejolak inflasi bakal makin tak terkendali. Biaya logistik untuk memenuhi kebutuhan pokok di Jawa dan Sumatera bakal melonjak.

"Selanjutnya, moratorium ini dapat diakhiri jika ada solusi realistis dan aplikatif untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Merak supaya masalah di depan mata ini bisa selesai dengan tuntas," ujarnya.