Wacana melokalisir judi di Indonesia mendapat perhatian dari sejumlah komponen masyarakat, termasuk di Sumut. Sebagaimana diprediksi tentu ada yang pro dan kontra. Serta ragam pendapatpun mengemuka.
Berbagai pendapat yang dihimpun Berita di lingkungan DPRD Sumut, sejumlah wakil rakyat berpendapat menyetujui wacana legalisasi judi, namun dengan syarata harus dilokalisir di kawasan yang jauh dari pemukiman masyarakat.
“Selama ini yang terjadi, judi dilarang. Namun keberadaan bisnis perjudian tetap menjamur dimana-mana, tanpa memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah,” cetus Salomo Pardede, dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut menjawab Berita, terkait wacana legalisasi judi yang terus menjadi bahasan hangat di tingkat pusat.
Sebagaimana di ketahui, judi merupakan“penyakit masyarakat” yang sempat berhenti dimasa Kapolri ketika dijabat Jendral Pol (Purn) Sutanto. Namun secara diam-diam kini keberadaannya semakin menjamur, termasuk di beberapa lokasi di kawasan inti kota Medan. kendati sudah banyak yang ditangkap pihak keamanan bukan berarti ada efek jera bagi masyarakat untuk meninggalkan judi itu.
“Makanya sekalian aja dilegalkan, tapi dengan syarat harus dilokasir. Sekalian bisa memberi kontribusi untuk pembangunan bahkan menampung tenaga kerja,” kata Meilizar Latif. Dia mencontohkan sebagaimana lokalisasi judi yang ada di beberapa negara tetangga termasuk Malaysia, justru warga negera Indonesia yang dipekerjakan di lokasi itu. “Apa yang dilakukan pemerintah untuk menyikapinya,” kata Meilizar yang didampingi Ristiawati juga dari Demokrat.
Hal senada juga disampaikan, H Syamsul Hilal dari Fraksi PDI Perjuangan. “Setuju judi itu dilokalisir” ujarnya. Kendati katanya pernyataan ini tau bakal dapat kecaman keras dari masyarakat pemuka agama, itu sudah merupakan resiko seorang politisi dan bukan membuat dia mundur untuk menyuarakan lokalisir judi.
Alasan H. Syamsul Hilal setuju judi dilokalisir tak lain untuk bisa memberikan konstribusi kepada Pemerintah Daerah. Karena bila tidak dilokalisir, manfaat dari judi itu hanya diuntungkan oleh kelompok dan oknum tertentu. Namun Mulkan Ritonga dari Fraksi Golkar mengatakan meski dia berpendapat menyetujui lokalisasi judi, namun katanya harus terlebih dahulu membahas kembali UU mengenai masalah perjudian di negeri ini. “Kan ada Kepresnya, itu dulu yang harus kembali dipelajari. Jadi jangan terburu-buru langsung melontarkan wacana legalisasi judi,” ujar Mulkan.
Dentangan komentar pun soal perjudian terus mengalir dari tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. “Karena judi hukumnya haram, apapun ceritanya tetap haram. Jadi janganlah ada wacana untuk melegalisasi judi walaupun syaratnya harus dilokalisir. Hanguskan judi dari bumi Indonesia tercinta ini,”ketus Ketua Organisasi Kemasyarakatan (OKI) Sumut H. DTM. Abul Hasan Maturidi, dari Fraksi PPP DPRD Sumut.
Lebih jauh dia menyempikan bahwa judi itu hukumnya haram karena lebih banyak mudharotnya dari pada manfaat, Menurut Maturidi lagi judi itu menjanjikan kemenangan, bohong kalau karena menang orang bisa kaya, sebab judi itu permainan untung-untungan didalamnya ada tipu, dan karena judi itu orang bisa sengsara serta melarat.
“Jangan hancurkan masa depan anak negeri dengan permainan hayal, karena kalau sudah main judi membuat orang berhayal, begitu teken nomor angka yang disukai terus peluang keluar nomor yang dipasangnya seperti menjanjikan” kata Maturidi.
Dia meminta agar jangan ada pihak yang coba ingin melokalisir judi, karena judi bertentangan dengan bukan hanya ajaran Agama, tapi juga Undang-Undang Negara kita melarang judi karena bertentangan dengan keadilan sosial.(irm)
