Kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan sangat
memprihatinkan. Terlepas dari kabar adanya penyunatan uang makan dari Rp 37 ribu menjadi Rp 25 ribu, standar uang makan tersebut dinilai tidak layak karena ada yang menerima di bawah Rp 20 ribu.

"Mereka kan bekerja keras dengan beban tugas dan tanggung jawab yang berat, ini sangat memprihatinkan. Standar yang layak itu, ya setidaknya sama seperti PNS lah, Rp 20 ribu. Kita di sini (Jakarta) kan driver saja lebih dari Rp 20 ribu," ucap anggota Komisi I DPR Yoyoh Yusroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Bagi politisi PKS ini, yang paling mengkhawatirkan adalah karena ketidaksejahteraan itu, mereka bisa melakukan sesuatu di luar, bahkan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Misalnya, bisa saja mereka kongkalikong dengan pelaku illegal logging, illegal fishing, karena berharap atau mencari sesuatu yang bisa membuat mereka lebih sejahtera, atau bahkan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

"Kalau bahasa agamanya kan kadal faqrun an yakuuna kufran. Seseorang yang miskin atau terdesak kebutuhan bisa membuat lupa segalanya, karena dia membutuhkan basic need-nya. Bahkan, di salah satu perbatasan saya menemui ada yang mengatakan bahwa uang makan mereka Rp 10 ribu per orang. Itu berarti jauh dari standar PNS (Pegawai Negeri Sipil), kalau PNS kan Rp 20 ribu per orang," jelasnya.

Kalau bicara kesejahteraan, lanjut Ketua Poksi Komisi I PKS, ini bukan sekadar kebutuhan fisik, tapi juga rotasi atau pergantian prajurit atau pasukan di perbatasan. Seharusnya atau normalnya kan berapa bulan sekali, tapi di Indonesia rotasi itu dilakukan antara enam sampai satu tahun.

"Saya pernah bertanya mengenai pergantian itu di negara lain, di Malaysia itu dua bulan sekali mereka melakukan rotasi. Ini sangat manusiawi gitu loh," tuturnya.

Karena itu dia bertekad memperjuangkan agar prajurit bisa mendapatkan kehidupannya layak, apa pun pangkat dan jabatan mereka. Minimal, gajinya, uang makan dan sarana kehidupan mereka standar. Misalnya, gaji dan uang makan prajurit di standar yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan hidup, sesuai dengan beban dan kondisi tugas mereka.

"Kalau yang sudah bintang (jenderal) sih sejahtera lah. Tapi mereka,
prajurit-prajurit yang di bawah ini, yang memang tugasnya berat, mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak," tandas anggota DPR Dapil Banten III ini.