Menteri Djan Nggak Becus Atasi Backlog

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dinilai belum mampu menekan angka backlog (kekurangan) rumah buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rendahnya penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta masalah lahan menjadi pemicu tingginya angka backlog.

Selain itu, program rumah murah Swadaya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap belum bisa dijadikan solusi untuk menekan angka backlog. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 menyebutkan, angka backlog peruma­han sebanyak 13,6 juta.

Angka ini bertambah 800 ribu unit per tahun dan akan terus bertambah apabila Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak segera menemukan solusi.

Ketua Housing Urban Development Institute (HUDI) Zulfi Syarif Koto mengatakan, pihaknya belum melihat adanya penurunan angka backlog rumah. Ia melihat, angka backlog malah terus bertambah.

“Masalah lahan, birokrasi, kenaikan harga rumah bersubsidi, menambah jumlah backlog se­makin tinggi dan tidak tercapainya target pemerintah dalam pemenuhan hak MBR dalam mem­peroleh rumah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” kata Zulfi saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (6/6)

Menurut dia, Menpera mesti meningkatkan kemampuan daya beli MBR melalui penambahan subsidi supaya bunga kredit, uang muka rumah menjadi rendah dan mempermudah birokrasi.

“Diharapkan dengan sisa waktu yang tinggal dua tahun lagi, Menteri Djan mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), pengembang, perbankan bahkan dengan pro­dusen barang bangunan untuk menggenjot backlog, khususnya untuk MBR melalui penamba­han subsidi,” tegas Zulfi Zulfi.

Dia juga mengkritik kinerja Menpera yang dinilai tidak substantif dalam mendorong program perumahan. Misalnya, meneken Memorandum of Understanding (MoU) sana-sini tanpa ada realisasi yang jelas, rendahnya penyaluran FLPP serta tidak terbangunnya koordinasi yang baik antar stakeholder lainnya.

Pakar hukum properti Erwin Kallo meminta Menpera bisa lebih terarah dalam mendorong program perumahan. Menurutnya, masalah perumahan sebaiknya diserahkan kepada Pemda.

“Bila itu diserahkan pada Pemda, masalah backlog bisa cepat teratasi karena Pemda dinilai lebih paham dan mengerti kebutuhan wilayahnya sendiri mulai dari rancangan tata kota, saluran air, listrik dan lainnya,” ujar Erwin.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin M Said, backlog rumah adalah masalah berat yang harus ditanggung pemerintah. Dia menyarankan Menpera bisa mem­­berikan subsidi rumah yang lebih besar supaya daya beli MBR bisa meningkat serta mampu mengatasi masalah lahan dengan cepat dengan memperkuat koordinasi dengan Pemda.

“Intervensi pemerintah sangat diperlukan baik masalah lahan, subsidi kredit dan uang muka murah, supaya daya beli rakyat terhadap rumah bisa meningkat,” tegas Muhidin.

Politisi Golkar ini belum melihat adanya penurunan backlog yang dilakukan Menpera selama ini. “Memang Menpera gencar melakukan roadshow ke sejumlah daerah dalam rangka prog­ram perumahan. Tetapi belum satu pun yang sudah terealisasi. Nah waktu dua tahun ini diha­rapkan Djan bisa menemukan solusi tepat untuk menekan angka backlog,” cetusnya.

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia meminta pemerintah tidak menaikkan harga rumah bersubsidi, tetapi menambah subsidi dan mempermudah proses subsidi rumah bagi MBR me­lalui FLPP. Namun dalam pelaksanaannya, FLPP tidak menunjukkan hasil yang menggem­birakan dalam mengurangi backlog perumahan.

”Faktanya setiap tahun jumlah backlog bertambah lebih besar ketimbang realisasi pengadaan pembangunan perumahan. Artinya, penyerapan subsidi tidak berjalan efektif,” katanya.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya akan berusaha me­ngendalikan harga rumah untuk para PNS, buruh serta mengoptimalkan penyaluran FLPP.

“Kami tengah melakukan sosialisasi kepada pihak bank penyalur terkait Peraturan Menteri Pe­rumahan Rakyat (Permenpera) yang mengatur FLPP agar masyarakat yang ingin beli rumah de­ngan harga terjangkau dan suku bunga rendah bisa meningkat,” jelas Sri Hartoyo.