Anggota DPRD Sumut H Bustami HS Minta Distribusi Elpiji Diusut

Persoalan pupuk dan minyak tanah di Sumut, dianggap yang paling penting untuk mendapat perhatian dan bahasan serius dari Prmprovsu. Pasalnya dua persoalan itu sangat berkaitan dengan tindaklanjut kehidupan di masyarakat.
Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut, H Bustami HS, kelangkaan pupuk masih terus melanda kalangan masyarakat petani di daerah-daerah meskipun Pemprovsu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pupuk bersubsidi namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti pihak bupati di tingkat kabupaten/kota.
"Akibat belum keluarnya peraturan bupati, pupuk diperkirakan baru bisa masuk ke petani pada April nanti. Tentu ini akan mengancam musim panen. Petani akan mengalami gagal panen," sesal politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjawab wartawan, Minggu (31/01).
Untuk itu Bustami mendesak agar Gubsu H Syamsul Arifin SE segera memanggil para kepala daerah guna mempertanyakan kepada pejabat daerah kenapa sampai tidak 'menggubris' Pergub yang telah dikeluarkan orang nomor satu di Sumut itu.
Di sisi lain Bustami menduga terkendalanya tindaklanjut dari Pergub tersebut akibat terjadinya tarik menarik pada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang akan diusulkan kepada PT Pusri selaku perusahaan penyalur pupuk.
"Kita yakin ada upaya kelompok-kelompok yang masih ingin coba-coba bermain-main dengan RDKK untuk menentukan nama-nama petani dan luas areal sebagai syarat permintaan pupuk urea bersubsidi yang akan diajukan ke PT Pusri," papar Bustami.
Kondisi ini justru mengakibatkan terkendalanya pendistribusian pupuk yang dikhawatirkan akan mengancam gagal di kalangan petani.
USUT
Sementara itu untuk kasus minyak tanah bersubsidi di beberapa kabupaten/kota Bustami menilai juga masih banyak masalah. "Kenyataanya kita mendapat informasi Minah masih masih mahal dan langka, bahkan harganya mencapat Rp9 ribu liter,' tandasnya.
Di bagian lain, kebijakan pemerintah melakukan konversi Minah ke gas sebagai akibat kelangkaan minyak tanah juga dianggap belum maksimal. Dalam hal ini Bustami justru menganggap adanya "pembohongan besar" yang dilakukan PT Pertamina selaku perusahaan penyalur tabung gas bersubsidi yang akan dibagikan kepada masyarakat. "Sampai hari ini masih banyak warga yang mengeluhkan belum mendapatkan tabung tersebut, sedangkan minyak tanah di beberapa daerah sudah dicabut subsidinya dan harganya mahal,” cetus Bustami lagi.
Dia mendapatkan informasi pihak Pertamina telah mendistribusikan sekira 3,6 juta tabung gas 3kg bersubsidi kepada masyarakat, sementara informasi lainnya tabung gas yang tersalur baru sekira satu jutaan tabung. "Jadi wajar kita tuding perusahaan itu pembohong besar," ujarnya seraya meminta pihak kepolisian dan kejaksaan segera mengusut sistem penyaluran tabung gas tersebut.(cb)