DPRD Sumut mendesak Pemko Medan untuk menggunakan dana nganggur di perbankan Sumut sebesar Rp 20 triliun guna membangun pasar tradisional di kota berpenduduk 2,1 juta jiwa ini.
“Ada dana ngganggur Rp20 triliun harusnya digunakan Walikota Medan Rahudman untuk menata pasar agar lebih tertata dan tertib,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban di Medan, Sabtu (14/8).
Dana tersebut, lanjut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut ini diharapkan bisa membebaskan Kota Medan dari kemacetan lalu lintas akibat kehadiran pedagang kaki lima .
Layari juga meminta Pemko Medan secepatnya menata pasar-pasar tradisional di daerah itu, termasuk pasar di kawasan Jalan Bulan.
Dia juga meminta Pemko Medan membuka pasar-pasar tradisional di setiap kecamatan di kota itu. "Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi PKL di Kota Medan ," ujarnya.
Menurut tu, kota Medan di bawah kepemimpinan Rahudman Harahap harus bebas dari PKL. "Minimal di setiap kecamatan harus ada satu pasar tradisional yang layak, sehingga dapat semaksimal mungkin mengembangan perekonomian rakyat dan menekan angka pengangguran. Jangan ada alasan keterbatasan anggaran, karena ada sekitar Rp20 triliun dana menganggur di perbankan Sumut," katanya.
Sinukaban bahkan berharap kota Medan menjadi contoh bagi pengembangan pasar tradisional di Indonesia bagian barat. "Karenanya ini butuh kerja keras Rahudman Harahap," tegasnya.(Partono)
