Tabrakan kereta di Pemalang membuat politikus Dewan Perwakilan Rakyat turun tangan. Mereka hari ini akan memanggil dan meminta klarifikasi Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api. Mereka juga akan membentuk Panitia Kerja Keselamatan Transportasi.
Wakil Ketua Komisi Perhubungan dan Infrastruktur DPR Yosep Umar Hadi mengatakan, Panitia Kerja bertugas mengevaluasi penyelenggaraan kereta api. "Panja akan dibentuk dan segera diputuskan dalam rapat kerja besok (hari ini)," katanya di Stasiun Petarukan, Pemalang, kemarin.
Menurut Yosep, selama ini tanggung jawab atas pengelolaan kereta api masih tumpang tindih antara PT Kereta Api dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Panitia kerja akan mengevaluasi hal itu dengan berpatokan pada Undang-Undang Transportasi. Hasilnya akan disusun menjadi sebuah rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketidakjelasan itulah yang disinyalir menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan kereta. Misalnya, Sabtu lalu, kereta api Argo Bromo Anggrek rute Jakarta-Surabaya menabrak kereta Senja Utama rute Jakarta-Semarang yang sedang parkir di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Sebanyak 36 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam insiden itu. Tahun lalu, ada 57 orang tewas karena kecelakaan kereta.
Anggota Komisi Perhubungan dan Infrastruktur DPR, Epiyardi Asda, mendesak direksi PT Kereta Api mundur dari jabatannya. Ia beralasan, pengunduran diri itu lantaran PT Kereta Api dinilai bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
Anggota lainnya, Imam Nahrowi, bahkan meminta Menteri Perhubungan Freddy Numberi lengser. "Seharusnya Menteri Perhubungan malu," katanya di Kediri kemarin.
