Komisi VII DPR meminta sektor swasta agar memberikan perhatian lebih terhadap kawasan Timur Indonesia. Permintaan ini disampaikan saat Komisi VII Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PETRONAS Niaga Indonesia, Dirut PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, serta Ketua Umum Hiswana Migas di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (01/02)

“Kenapa tidak fokus pada Indonesia bagian Timur. Padahal Pemerintah mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan pihak swasta, salah satu tujuannya untuk itu,” tegas Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDIP).

Dewi menyadari, biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau kawasan tersebut tidak murah, bahkan mungkin harus mengurangi margin bila dibandingkan dengan bisnis yang lain,  tapi hal itu merupakan resiko sebagai timbal-balik atas kesepakatan kerjasama.

“Kalau memang distribusi BBM bersubsidi ini tidak bermasalah, tidak perlu harus ada kerjasama Pemerintah dengan sektor swasta. Jadi saya minta BBM bersubsidi agar tepat sasaran supaya tidak terjadi kelangkaan,” tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) mengeluhkan, selama pendistribusian BBM bersubsidi dipegang oleh Pertamina, Komisi VII tidak pernah mengetahui berapa jumlah BBM tersebut. “Kami hanya inginkan agar BBM bersubsidi betul-betul dapat dinikmati masyarakat umum,” katanya.

Karenanya Asfihani berharap siapapun yang menjadi penyalur BBM bersubsidi agar benar-benar mampu serta didukung fasilitas infrastruktur yang kuat. “Apakah benar mereka memang mempunyai fasilitas untuk itu, karena asumsinya mereka lebih baik dari pertamina,” tanyanya.