Kebijakan pemerintah pusat menyangkut penyusunan anggaran untuk pembangunan daerah seharusnya perlu mempertimbangkan karateristik wilayah atau faktor geografis dari masing-masing daerah. Hal ini menyusul ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan daerah-daerah kepulauan.
Demikian pendapat Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Cholid Mahmud dan anggota Komite VI DPD John Pieris dalam acara Koordinasi Pusat dan Daerah Budget Office DPD bertema Pokok-pokok Pikiran Penyusunan RAPBN 2013 Dalam Percepatan Pembangunan Daerah, di Jakarta, Kamis (28/6).
Menurut John Pieris, daerah-daerah kepulauan hingga kini belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Ini terlihat dari minimnya dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh daerah di wilayah kepulauan.
"Jika terus menerus mempertimbangkan pendekatan kontinental seperti yang terjadi sekarang ini, maka ini akan mengancam disintegrasi NKRI," katanya.
Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga sudah saatnya pembangunan di daerah-daerah kepulauan juga menjadi perhatian pemerintah.
Dia menilai, ketimpangan tersebut yang juga memunculkan inisiatif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan.
Sementara itu, Cholid mengatakan, pertumbuhan nasional yang kerap dilontarkan pemerintah ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, tidak serta merta pertumbuhan perekonomian itu berpengaruh dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi nasional harusnya sejalan dengan tingkat indeks manusia. Karena itulah, muncul usulan pembangunan nasional yang semula hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi menjadi berorientasi pada pembangunan manusia. Jika pembangunan daerah diperkuat maka pembangunan nasional juga akan kuat," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan nasional sebenarnya tergantung pada pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jika pembangunan ekonomi di daerah dapat tumbuh dengan cepat dan merata, tentunya itu dapat mendorong pembangunan nasional.
Dalam acara tersebut hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max H Pohan, Sesditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Afriadi Sjahbana Hasibuan, serta Asistem Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hendro Witjaksono.
