Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap mengatakan, tuntutan bagi hasil perkebunan harus diperjuangkan secara bersama-sama antara pemerintah di daerah dengan wakil-wakil rakyat Sumut di DPR.

“Perlu kebersamaan anggota DPR RI asal Sumut dengan pemerintah memperjuangkan bagi hasil perkebunan agar didengar pemerintah pusat,” katanya di Medan, hari ini.
Ditegaskannya, dana bagi hasil perkebunan harus diperjuangkan demi percepatan pembangunan di daerah ini. Harus disadari, saat ini Sumut sudah tertinggal dari daerah lain, seperti Palembang, Sumatera Selatan.

Sumut layak mendapatkan dana bagi hasil perkebunan sebagaimana diterima daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menerima dana bagi hasil cukai rokok. Demikian juga dengan daerah penghasil migas yang juga menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Sumut memberikan kontribusi dari sektor perkebunan hingga triliunan rupiah per tahun, seharusnya kita juga mendapatkan bagian dari dana bagi hasil sehingga bisa dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan,” kata Kamaludin.

Lebih lanjut dia menegaskan, Sumut bisa belajar dari apa yang dilakukan Provinsi Jatim dan Jateng yang mendapatkan bagi hasil dari cukai rokok. Sumut dengan luas kebun sawit mencapai 53,64 persen dari total luas perkebunan dan produksi sekitar 14 juta ton, harusnya juga bisa memberi kontribusi ke daerah ini.

“Kalau Jatim dan Jateng bisa mendapat dana bagi hasil, mengapa Sumut tidak,” katanya.

Menurut dia, anggota DPR RI asal Sumut jangan asik mengurus diri sendiri, sehingga pembangunan di daerah menjadi tertinggal. Harusnya 30 anggota wakil rakyat asal Sumut kompak memperjuangkan dana bagi hasil.

“Saya kira ini persoalan kepemimpinan, yang harusnya bisa mengajak semua pihak untuk berjuang bersama membangun Sumut,” katanya.

Lebih lanjut Kamaluddin menjelaskan, Sumut menghadapi persoalan buruknya infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp7 triliun. Jika Sumut mampu memperjuangkan 2, 5 persen saja dana bagi hasil perkebunan, maka cukup satu kali anggaran masalah infrastruktur akan selesai.

“Jika infrastruktur baik, semua sektor ekonomi akan hidup dan Sumut tidak akan ketinggalan dari daerah lain,” katanya.