Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan siap menghadapi laporan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait dugaan kekerasan dan penyitaan oleh petugas Satpol PP saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Titik Nol Kilometer.

“Pada dasarnya kami siap. Namun karena belum mengetahui materi laporan tersebut, saat ini kami belum dapat memberikan keterangan detail soal bentuk kesiapan itu,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Yogyakarta Basuki Hari Saksono kepada SINDO kemarin. LBH Yogyakarta, kuasa hukum pedagang yang tergabung Aliansi Tolak Penggusuran PKL (ATAP) Titik Nol Kilometer, berencana melaporkan dugaan kekerasan dan penyitaan Satpol PP terhadap PKL ke Polda DIY.

Dugaan kekerasan dan penyitaan tersebut terjadi pada Jumat (6/7) dan Senin (9/7) malam. Empat pedagang mengaku kena pukul dan 20 lapak dan gerobak dagangan disita. Basuki mengaskan, mengacu pada ketentuan yang ada, sebenarnya penertiban oleh petugas Satpol PP sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yakni menegakkan peraturan daerah (perda).

Dalam hal ini, PKL telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26/2002 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 37/2010 tentang PKL. Karena belum mengetahui apa isi dari laporan LBH, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti belum dapat memberikan tanggapan. Yang jelas, kawasan Titik Nol Kilometer harus bersih dari segala aktivitas, baik itu perdagangan dan perparkiran. “Karena itu, kami tetap akan melakukan penataan di kawasan tersebut sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta Chang Wendryanto. Pemkot tetap harus tegas menyelesaikan permasalahan ini. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Tazbir menambahkan, kawasan Titik Nol Kilometer yang selama ini menjadi polemik memang harus bersih dari keberadaan PKL. Selama tindakan itu untuk kepentingan publik dan bukan untuk golongan tertentu, Dispar sangat mendukungnya.