Wakil Ketua DPR RI bidang Keuangan Anis Matta mengaku sangsi persoalan pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda (JSS) akan selesai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih menyarankan agar proyek tersebut diselesaikan dengan menggandeng pihak swasta.

"Kalau mengandalkan APBN, rasanya proyek ini (jembatan selat sunda) susah jadinya," kata Anis, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/7).

Anis menjelaskan persoalan tersebut bukan menyangkut dari mana asal dana yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut, melainkan siapa yang bisa menyelesaikan dengan cepat demi kepentingan rakyat.

Lanjutnya, kalau menggunakan APBN, itu justru akan menimbulkan komplikasi yang dapat membuat iri pemerintah daerah yang lain.

"Akan menimbulkan komplikasi dengan daerah sebab infrasturktur yang lebih keci nilainya saja tidak bisa dipenuhi," ujarnya.

Kata dia, lebih baik proyek JSS ini diselesaikan dengan pola public private partnership (PPP). Anis menambahkan, kalau ingin diselesaikan dengan cepat, perlu melibatkan swasta.

Menurutnya, dengan keberadaan Selat Sunda nantinya diharapkan mampu menjawab persoalan ini bisa memperlancar transportasi antara Sumatra dan Jawa.

Seperti diketahui, proyek jembatan selat sunda sudah mencapai tahap prastudi kelayakan yang dibiayai sebuah perusahaan pilihan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung.

Persoalan perdebatan pembiayaan ini muncul lantaran adanya pemikiran Menkeu Agus Matrowardojo yang mengusulkan agar studi kelayakan dibiayani APBN bukan pihak swasta. Namun hal tersebut hingga kini belum ada kepastian adanya persetujuan pihak DPR.