Double Track Dibiayai APBN

Wakil Ketua DPRD Sumsel Achmad Djauhari menyatakan, pembangunan double track kereta api dari Lahat ke Tanjung Api-Api (TAA) menggunakan dana APBN sebesar Rp10 triliun.

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Sebelumnya Gubernur mengatakan akan tetap menggunakan dana pihak ketiga. “Pembangunan itu menggunakan dana dari APBN sebesar Rp10 triliun. Saya juga yakin beliau (Alex Noerdin) mau kerja sama dengan DPRD Sumsel,” kata Djauhari kemarin. Menurut Djauhari, keputusan penggunaan APBN tersebut dilakukan agar ada kepastian pembangunan jalur tersebut. 

Sebab, jika terus mengandalkan dana dari pihak ketiga, yakni PT Adani, tidak ada jaminan proyek tersebut akan dikerjakan. “Kita tekan terus (rencana pembangunan) double trackagar bisa jalan, apakah (sistem pendanaannya) dari multiyear atau tidak,pokoknya dana Rp10 triliun dianggarkan pada APBN 2013,” ujarnya. 

Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Nofran Marjani menuturkan, ketika Komisi IV DPRD Sumsel melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, dan PT KAI, juga dijelaskan kalau angkutan jalan di Sumsel sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebab, lalu lintas jalan raya terganggu akibat banyaknya kecelakaan lalu lintas sehingga terhambatnya perjalanan masyarakat Sumsel, terutama Palembang hingga Pagaralam. 

“Kita Komisi IV ada inisiatif supaya pembangunan double track dipercepat karena selama ini didengungkan double track selesai 2012 ternyata tidak ada,” tuturnya. Dalam pertemuan terungkap fakta bahwa pihak Pemprov tidak mengomunikasikan kendala pelaksanaan proyek tersebut dengan pemerintah tersebut. Karena itu, pemerintah pusat menduga proyek tersebut sudah berjalan.

“Ternyata, Menteri Perhubungan baru mengetahui kalau PT Adani tidak memiliki tambang sehingga pembangunan double track terhambat hingga saat ini,” ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memerintahkan Kepala Bappenas agar proyek pembangunan double track Sumsel diprioritaskan masuk pembangunan APBN. 

Syaratnya, PT Adani harus berhenti dari proyek tersebut. “Menko Perekonomian menunggu proposal dari Pemprov Sumsel dengan menjelaskan secara detail masalah double track tersebut,” tandasnya.