Fraksi PDK Sorot Pendidikan Gratis

Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DPRD Bone menyoroti dana sharing pendidikan gratis. Pasalnya, Pemkab Bone tak pernah merealisasikan anggaran pendidikan gratis tersebut.

Alfian T Anugrah, juru bicara Fraksi PDK DPRD Bone mengatakan, selama ini, program pendidikan gratis dibiayai oleh dana sharing dari Pemprov Sulsel. Padahal, dalam komitmen dan kesepakatan awal, program ini harus dibiayai oleh pemprov dan Pemkab Bone dengan sistem dana sharing. Yakni, 40% dari Pemprov Sulsel dan 60% dari Pemkab Bone melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Namun hingga saat ini, pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Bone berjalan atas biaya dari provinsi. Sedangkan Pemkab Bone, tidak pernah merealisasikan anggaran pendidikan gratis tersebut,” kata Alfian saat membacakan pandangan umum FPDK atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Bone tahun anggaran 2011 dalam sidang paripurna DPRD Bone, kemarin,. 

Selain masalah dana sharing pendidikan gratis, FPDK juga menyoroti tentang minimnya kepedulian Pemkab Bone terhadap nasib tenaga kontrak atau honorer. Alfian mengaku prihatin terhadap nasib honorer tersebut. “Kadang upah tenaga honorer tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan. Ini yang kami sesalkan,” tutur dia. Berdasarkan data yang dihimpun SINDO, tenaga honorer di Sekretariat Kabupaten, telah tujuh bulan tak menerima gaji. Pasalnya, dana di kas daerah habis. 

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Andi Surya Darma membenarkan sorotan fraksi PDK. Mengenai pendidikan gratis di Bone, dia mengaku selama ini dibayar pemerintah provinsi. “Memang kami melakukan kerja sama. Namun setelah MoU itu dilakukan, kami tak memilki anggaran untuk membiayai program pendidikan gratis di daerah ini,” kata Andi Surya Darma. 

Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Bone, kecuali Fraksi Partai Golkar, dalam pandangan umumnya, sebagian besar mengkritik kinerja Pemkab Bone yang dinilai menurut. Tak luput dari sorotan adalah merosotnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, target PAD tak pernah tercapai. Untuk tahun ini, PAD ditargetkan Rp50 miliar, tapi yang teralisasi hanya Rp33 miliar. 

Menurut Surya Darma, yang paling bertanggungjawab terhadap PAD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurunnya penerimaan PAD itu antara lain terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone. Kedua instansi ini tidak mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk mendorong peningkatan PAD. Kepala Dishub Bone Andi Sumardi saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih melalukan upaya pembenahan internal. 

Dia optimistis, target PAD 2012 bisa tercapai. “Saya baru menjabat di sini, jadi masih melakukan pembenahan internal, termasuk melakukan optimalisasi penerimaan PAD melalui potensi yang ada,” kata Andi Sumardi. 

Kendati menuai kritikan, seluruh fraksi di DPRD menerima LKPj Bupati Bone tahun anggaran 2011, dengan catatan. Fraksi-fraksi tersebut antara lain, Perjuangan Keadilan Hati Nurani Rakyat (PKHNR), Partai Bulan Bintang Sejahtera (PBBS), PAN, dan PDK.