Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Ponsos Kalijudan - Kandinsos Kukuh Sesuai DPA

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo siap memenuhi panggilan Komisi D DPRD Surabaya.

Mantan Camat Kenjeran ini siap buka-bukaan soal tidak utuhnya uang kuliah yang diterima 60 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang selama ini ditampung di asrama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pondok Sosial (Ponsos) Bibit Unggul di Kalijudan. ”Kalau diundang, saya akan datang.Tapi hingga hari ini (kemarin) saya belum menerima undangannya,” jawab Supomo, kemarin. 

Menurut dia, keterangan yang akan disampaikan ke komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) itu sama dengan yang sudah disampaikan ke para mahasiswa dari empat perguruan tinggi negeri di Surabaya. ”Sudah kami sampaikan ke anak-anak (mahasiswa) jika tidak utuhnya uang kuliah karena mengikuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” sambungnya. Supomo lantas menganalogikan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan mahasiswa di Unair. 

Misalkan SPP Rp2 juta, namun UPTD tak memberikan pengganti utuh. Besaran pengganti disesuaikan DPA, bisa Rp1,5 juta dan nominal lain di bawah jumlah yang sudah dibayar mahasiswa asuh. ”Penyerahan uang pengganti mengikuti DPA. Jika ada kekurangan (pembayaran pengganti) akan diusulkan lagi,” jawabnya lagi. Supomo mengaku usulan tidak melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atas APBD 2012,apalagi APBD 2013. Usulan itu, kata Supomo, disampaikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Sekretaris Kota (Sekkota) Sukamto Hadi sebagai ketua.

”Meski saya orang (pejabat) baru, tapi sudah mengusulkan tambahan. Tambahan bisa dari pergeseran anggaran,” aku Supomo yang baru menjabat Kepala Dinsos per 1 Maret 2012 lalu. Kendati siap blak-blakan di hadapan dewan, Supomo yang juga pernah menjabat Camat Tegalsari ini tak bisa menjawab perihal keharusan mahasiswa asuh menandatangani kuitansi kosong saat penerimaan uang pengganti. ”Soal kuitansi kosong, saya tak komentar. Saya serahkan ke Itwilkot (Inspektorat Wilayah Kota),” tuturnya. 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan mengagendakan pemanggilan pekan depan. Politisi PDIP ini tak bisa menerima keharusan mahasiswa menandatangani kuitansi kosong. Dinsos untuk mengelola UPTD Ponsos Bibit Unggul, kata Baktiono, menerima Rp2 miliar untuk operasional selama tahun ini. 

”Khusus untuk beasiswa mahasiswa yang diasuh, tahun ini disiapkan Rp720 juta. Ada 60 mahasiswa dan mahasiswi yang ditampung,” tuturnya.

Diposting 26-07-2012.

Dia dalam berita ini...

DPRD Kota Surabaya 2009 Kota Surabaya 2
Partai: PDIP