Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat menyambut baik hasil rapat koordinasi pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) yang akan segera menaikkan gaji hakim muda atau masa kerja nol tahun.

"Kenaikan itu baik, karena memang hakim itu pejabat negara yang sudah pantas dihargai dengan gaji yang wajar," ujar Martin Hutabarat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/7).

Dalam pandangan Martin, kenaikan gaji hakim ini harus dijadikan momentum untuk membersihkan pengadilan dari praktik korupsi, suap-menyuap dan mafia peradilan. Karena pengadilan sebenarnya merupakan benteng terakhir keadilan bagi masyarakat.

"Keadilan itu ada polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Kalau hakim bisa dipegang integritasnya sebenarnya nggak perlu orang banyak keluar uang untuk sogok-menyogok di prosesnya itu, Karena ternyata hakimnya berintegritas dan tidak bisa terbeli oleh uang karena gajinya sudah naik," tutur politisi Partai Gerindra ini.

Karena itu, Martin meminta Mahkamah Agung untuk mendorong agar hakim-hakim lebih berintegritas dan tidak mempermainkan perkara lagi. "Gajinya sudah tinggi sekarang, jangan main-main lagi," tutup Martin.

Sebagaimana diberitakan, perwakilan hakim muda dari seluruh Indonesia beberapa waktu lalu menuntut hak-hak melekat hakim sebagai pejabat negara sesuai dengan Undang-undang No. 48 /2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, remunerasi bagi hakim perlu ditinjau ulang dan diganti dengan gaji dan tunjangan serta hak-hak lain yang melekat pada seorang pejabat negara.

Pada Selasa (24/7), MA, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial, dan Kementerian Sekretariat Negara menyepakati gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk hakim dan hakim ad hoc sebagai pejabat negara. Pemerintah menyepakati gaji hakim dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp 10,6 juta-Rp 11 juta.