Lahan perumahan untuk wartawan semakin tidak jelas saja. Semula proyek perumahan wartawan direncanakan di Citayam, Depok, tapi katanya mau dipindah lagi ke daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Informasi itu masih simpang siur.

Sebab, kini Menteri Perumahan Rak­yat (Menpera) Djan Faridz malah men­janjikan perumahan wartawan di wilayah Bojong Gede, Bogor, siap untuk dibangun. Menurutnya, masalah lahan dan perizinannya, tak kunjung rampung di Citayam. Proyek perumahan wartawan pun bakal molor.

“Tanah di Citayam masih bermasalah, dipindahkan ke Bojong Gede, Bogor. Lahannya memang sudah ada yang menawarkan, tapi masih dilakukan peninjauan,” kata Djan di Jakarta, kemarin.

Djan menambahkan, program ini nantinya tidak akan menggunakan jasa pengembang, karena alasan margin yang terlalu tinggi hingga sulit untuk mendapat harga yang lebih murah untuk satu unit rumah wartawan.

“Kita akan menunjuk kontraktor yang cuma mengambil untung dari kegiatan konstruksinya. Soal lahan, kita akan menunjuk satu orang lagi yang akan mengurus tanahnya. Targetnya 3.000 unit dan harganya Rp 50 juta untuk tipe 36 dan tanahnya 72 meter persegi. Kalau bisa, target tahun ini selesai,” ungkapnya.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan, baik di wi­layah Parung Panjang maupun Bojong Gede hanya jadi alternatif, untuk membangun proyek perumahan wartawan tersebut.

“Ya kan kalau alternatif berarti pilihannya bisa saja lebih dari satu. Nggak ada masalah sebenar­nya, mengingat jumlah rumah yang akan dibangun sekitar 3.000 unit. Tapi, kalau tanah di Parung Panjang, saat ini harganya masih dihitung oleh Perumnas,” kata Paul, sapaan Pangihutan Marpaung saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Paul mengaku, Kemenpera pekan ini masih akan membicarakan lagi soal perumahan wartawan yang akan berlokasi di Citayam, Parung Panjang atau di Bojong Gede. “Perkembangan signifikan belum ada. Kalau ada, akan segera diinformasikan,” janjinya.

Anggota Komisi V DPR  Riswan Tony justru menilai, program Kemenpera kebanyakan hanya se­batas angan-angan saja. Seperti proyek perumahan wartawan yang semula direncanakan diba­ngun di lokasi Citayam. Setelah itu, daerah Parung Panjang jadi pilihan. Kini, malah mau dipin­dah lagi ke Bojong Gede, Bogor.

“Jujur aja ya, sebenarnya program perumahan wartawan, sampai detik ini saja belum pernah dibicarakan di Komisi V DPR. Berbeda dengan proyek rusunawa (rumah susun sewa) Ciliwung, yang memang merupakan program pemerintah dan statusnya bakal disewakan,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Apalagi, dia melihat, Menteri Djan Faridz seperti bekerja sendiri dan tidak mau menggunakan jasa pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indo­nesia (APERSI). Padahal, hal itu dilakukan oleh menteri sebelumnya untuk mempermudah proyek perumahan.

“Menteri di zaman Orde Baru juga menggunakan mekanisme itu agar target perumahannya berjalan, tapi kenapa dia nggak mau,” katanya.

Riswan Tony mencontohkan, seperti program rusunawa Ciliwung yang dikhawatirkan tidak akan rampung hingga tahun 2014. Menurut dia, program Kemenpera layaknya program Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutup satu kasus dengan kasus lain hingga bias dan mengiming-imingi program lain.