Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkab Bone memperdebatkan pengalokasian dana Rp12 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2012.

Ketua Komisi II Achmad Sugianto mengatakan,dalam rapat Banggar, masih tersisa Rp12,5 miliar yang belum disepakati pemanfaatannya. Antara Dewan dan esksekutif (Pemkab Bone) masih berbeda pendapat. Pemkab Bone, lanjut dia, menginginkan dana tersebut digunakan membeli mobil dinas untuk kantor Satu Atap (Satap) Bone. Sementara DPRD menginginkan sebagian dana digunakan untuk mencicil utang pemkab sebesar Rp104 miliar.

Sebagian lagi untuk memperbaiki infrastruktur jalan dalam kota yang telah rusak parah. "Memang tidak semua utang pemkab bisa lunasi, tapi lebih baik dicicil dari pada menunggak," ujar Achmad Sugianto. Informasi yang diperoleh SINDO, dalam rapat anggaran untuk perubahan anggaran tahun (TA) 2012, Dewan dan pemkab membahas pengalokasi dana sebesar Rp68 miliar.

Total anggaran yang telah disepakti Banggar DPRD dan Pemkab Bone sebesar Rp53 miliar, terdiri dari, Rp45 miliar untuk tunjangan profesi guru, Rp2,5 miliar untuk panwas, biaya pendidikan gratis, dan kesehatan gratis lebih dari Rp5 miliar. Sisanya, Rp12,5 miliar yang masih diperdebatan. Rapat Banggar ditunda hingga Senin 13 Agustus mendatang. Sementara itu, di bagian lain, Pemkab Bone mengajukan anggaran ke Dewan untuk membeli tambahan motor dinas sebanyak 100 unit bagi kepala desa (kades).

Anggaran untuk pembelian motor itu diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar melalui pos Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bone. Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Andi Surya Darma mengatakan, dengan penambahan ini, total motor dinas untuk kepala desa di Kabupaten Bone sebanyak 300 unit.

Menurut Andi Surya Darma, pembelian tambahan motor dinas ini karena memperhatikan asas keadilan. "Secara psikologi jika yang lain tidak mendapat jatah motor dinas, akan timbul kecemburuan sosial," kata Andi Surya Darma kemarin.

Achmad Sugianto mengatakan, pada prinsipnya Dewan tidak keberatan untuk pengadaan motor dinas bagi kades. "Kita ingin eksekutif (Pemkab Bone) memberikan data tentang kepala desa mana saja yg belum dapat motor dinas, juga kepala desa yang telah memperoleh," kata Achmad Sugianto.

Menurut dia, jika tidak ada data infentaris yang jelas, bisa saja ada kepala desa yang mendapatkan lebih dari satu motor dinas. “Kami hanya minta data infentaris itu saja.Namun sampai sekarang belum dipenuhi oleh Setkab Bone,” ujar dia.