Gara-gara banyak yang rusak dan cepat luntur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah sistem penempelan stiker penghematan BBM subsidi. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektif menghemat anggaran subsidi.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, penempelan stiker penghematan BBM subsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan dan perkebunan akan ditempel dari dalam kaca mobil.

“Karena stiker dipasang di luar dari orange menjadi kuning terus menjadi putih. Sekarang idenya disimpan di dalam. Karena di dalam ada perubahan spek, makanya ada pemunduran percetakan,” kata Rudi, kemarin.

Namun, menurut dia, program pelaksanaan BBM bersubsidi tetap berjalan. Apalagi tanpa stiker pun kendaraan dinas mudah dikenali. Dia berharap, saat pelaksanaan penghematan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan, tidak ada keterlambatan pasokan stiker.

“Kan tanpa stiker juga bisa dikenali dari nomor saja (kendaraan dinas), kelihatannya merah,” tutup Rudi.

Untuk diketahui, saat ini stiker pengaturan BBM baru tersalurkan 71.000 lembar stiker dari target 200.000 lembar.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah melakukan audit terhadap biaya pembuatan stiker pengaturan BBM subsidi karena cepat rusak dan luntur. “Ke depannya, stiker yang baru kualitasnya harus lebih baik,” katanya

Namun, dia mengatakan, penghematan BBM subsidi dengan melarang penggunaan kendaraan dinas, BUMN dan BUMD dengan menggunakan stiker saja tidak akan efektif. Menurutnya, cara jitu mengurangi penggunaan BBM subsidi pada kendaraan dinas atau pelat merah adalah de­ngan mengganti biaya cash pembelian bensin ke voucer pertamax.

“Saat ini setiap kementerian dan BUMN mempunyai biaya untuk bensin. Nah, itu diganti saja pakai voucer sehingga mereka belinya pertamax,” usulnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Nanti, lanjut Dito, petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hanya melayani pembelian bensin untuk kendaraan pelat merah melalui voucher. Kebijakan itu, juga dibarengi dengan dihapusnya sistem penggantian. Untuk kuotanya sendiri tidak perlu ditambah.

“Jumlah voucher disesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan kementerian, supaya pegawai negerinya bisa menghemat. Apalagi sekarang banyak mobil dinas yang digunakan un­tuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kebijakan pemerintah mem­­batasi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali melalui stiker BBM tidak akan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah.

Justru kebijakan itu dikhawatirkan membengkakkan biaya operasional pemerintah daerah ka­rena pemda harus membeli pertamax yang harganya dua kali lebih mahal dibandingkan pre­mium bersubsidi dan membuat stiker pembatasan BBM.

“Program ini mungkin akan sedikit mengurangi laju konsumsi premium, itu memang bisa. Te­tapi program itu tidak menghemat anggaran karena variabelnya tergantung pergerakan harga pertamax,” ujarnya.