Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun menyetujui peningkatan eselon Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Perizinan Terpadu (PIT) dari eselon III menjadi eselon II.

Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon mengatakan, pembentukan Dinas Satpol PP dan Badan PIT diharapkan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan daerah. “Pembentukan Dinas Satpol PP dan Badan PIT, selain karena tuntutan kebutuhan untuk mendorong peningkatan PAD, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Binton, seusai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Simalungun,kemarin. 

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon dan dihadiri Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih, mendengar pandangan akhir terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) oleh seluruh fraksi. Tiga Ranperda tersebut tentang perubahan atas Perda No 17/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Meliputi peningkatan status eselonisasi Kantor Satpol PP dari eselon III menjadi eselon II dan perubahan nominkelatur Dinas Pertambangan dan Energi. 

Selanjutnya, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun tahun 2011-203 dan Ranperda tentang perubahan Perda No 7/2011 tentang Pajak Daerah. Secara umum Fraksi Golkar Nusantara, Demokrat , PDIP, Amanat Pembela Habonaran, dan Fraksi Bersatu dalam pandangan akhirnya setuju terhadap usulan 3 Ranperda tersebut. 

Seluruh fraksi berharap ada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seluruh fraksi melalui juru bicaranya masing-masing berharap, penempatan pejabat pada Dinas Satpol PP dan Badan PIT haruslah figur yang profesional dan memiliki kemampuan di bidang tugasnya. Bupati Simalungun JR Saragih dalam sambutannya pada rapat paripurna menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD Simalungun yang telah bekerja keras dalam pembahasan tiga ranperda hingga disetujui menjadi Perda.