Dewan Ancam Batalkan Motdin - Pemkab Belum Serahkan Daftar Inventaris Penerima

Ketua DPRD Kabupaten Ambo Dalle mengancam tak akan menyetujui penambahan motor dinas jika pihak eksekutif tidak mau menyerahkan data inventaris kepala desa yang akan mendapatkan motor tersebut.

Data inventaris yang dimaksud antara lain,jumlah kepala desa yang telah memperoleh motor dinas pada 2009,2010,dan 2011. Ada 100 unit motor dinas yang dibeli untuk kepala desa. “Kami sudah meminta data itu sejak tiga minggu lalu, tapi sampai sekarang belum dipenuhi,” kata Ambdo Dalle kepada SINDO di DPRD Bone kemarin. Pada APBD pokok 2012, ujar dia, Pemkab Bone menambah lagi 200 unit motor dinas. 

Yang menjadi persoalan bagi Dewan adalah, total motor dinas yang dianggarkan sejak 2009 hingga tahun ini sudah mencapai 300 motor. ”Jika ditambah lagi berarti menjadi 400 motor dinas. Sementara laporan tentang pemberian motor dinas ke kepala desa itu sampai sekarang tidak ada,” ujar dia. Menurut Ambo Dalle, dari dua kali pembelian motor dinas, Pemkab Bone baru melaporkan data tahun anggaran 2009. 

Itu pun hanya 95 motor dengan rincian 80 motor untuk kepala desa, 15 unit lainnya dialokasikan untuk lurah. Sementara lima unit motor dinas lainnya tidak diketahui keberadaannya. Diketahui, pada pembahasan APBD Perubahan Bone 2012 ini, Pemkab Bone melalui sekretariat kabupaten kembali mengajukan tambahan pembelian motor dinas untuk kepala desa sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp1,7 miliar. 

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone Andi Surya Darma beralasan, tambahan motor dinas itu demi asas keadilan dan pemerataan. Sebab dari 300 kepala desa yang ada, masih banyak yang belum memperoleh motor dinas. ”Kita ingin agar ada pemerataan. Kalau yang lain tidak mendapatkan motor, sementara hampir semua kades dapat, akan menimbulkan kecemburuan sosial,” tutur Andi Surya Darma.

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Bone mencurigai sepeda motor dinas (motdin) untuk kepala desa sebanyak 100 unit akan dijadikan alat politik.Pasalnya,hingga kini,motdin tersebut hingga kini belum juga dibagikan padahal telah tersimpan di rumah jabatan Bupati Bone AM Idris Galigo sejak Mei 2012 lalu.

“Kami bisa menilai bahwa pembagian motor dinas itu sengaja ditunda untuk diarahkan ke kepentingan politik.Dijadikan alat politik,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Bone Sri Ayu Irwandi. Karena itu, ujar dia, guna menepis dugaan tersebut,Pemkab Bone harus segera membagikan motor dinas untuk para kepala desa. Sebab, lanjut istri Ketua DPRD Bone Andi Irwandi ini, jika tak segera dibagikan, motor dinas bisa rusak.

Selain itu, menghambat kinerja dan mobilitas para kades. Apalagi motor itu bukan milik pemkab, melainkan aparat desa yang dibeli menggunakan dana APBD Bone melalui persetujuan dan keputusan DPRD. “Kalau terlalu lama akan merugikan aparat desa penerima motor dinas itu. Kalau ditahan terus, apa untungnya kirakira?

Seharusnya motor itu sudah digunakan kepala desa untuk kepentingan masyarakat di desa, tapi ini diparkir saja dengan alasan tidak jelas,” kata Sri Ayu. Kepala Bagian Pemerintah Desa Setkab Bone Sudirman mengatakan, dalam waktu sekat sudah bisa diserahkan. ”Tunggu saja surat keputusan dan berita acara yang sementara dibuatkan di bagian perlengkapan,” ungkap Sudirman.