Dana Transfer ke Daerah Lampaui Rp 500 Triliun

Dana transfer dari pusat ke daerah untuk pertama kalinya melampaui Rp 500 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013. Hal itu dijelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan menyambut Kemerdekaan RI sekaligus penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2013 dan Nota Keuangan di hadapan DPR, DPD, dan MPR, Kamis (16/8).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman tersenyum saat Presiden SBY menyebutkan poin soal dana transfer daerah. Wajar saja karena poin itu sejalan dengan usulan DPD agar pemerintah pusat memperbesar aliran transfer dana ke daerah. Poin itu juga sempat dibahas Presiden SBY saat berbuka puasa bersama dengan pimpinan dan anggota DPD beberapa waktu lalu.

"Sekarang marilah kita kawal dan kita sukseskan agar mencapai sasaran dan tidak terjadi penyimpangan apa pun," kata Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Irman menjelaskan, RAPBN dan APBN merupakan daftar sistematis dan terinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun masa anggaran. Nomenklatur belanja dari pusat ke daerah menjadi transfer dari pusat ke daerah berubah seiring pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah.

Tak sedikit daerah yang mempersoalkan dana transfer. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempermasalahkan timpangnya perbandingan kewenangan dan dana transfer ke daerah. Pemerintah pusat mendesentralisasikan 70 persen kewenangan, tapi hanya menyisihkan 26 persen dana APBN untuk daerah. Apkasi menuntut angka ideal pembagian dana pusat dan daerah dengan prosentase 50:50. Belanja negara dalam APBN-P 2012 ditargetkan Rp 1.548,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.053,2 triliun, dana optimalisasi Rp 13,6 triliun, dan dana transfer Rp 478,8 triliun.

Melihat situasi demikian, kata Irman, banyak kalangan berpendapat bahwa desentralisasi dan otonomi daerah justru menghambat pembangunan. Tapi bagi Irman, desentralisasi tak bisa ditawar lagi karena merupakan koreksi atas masa lalu ketika pembangunan masih bersifat sentralistik. Sekarang tinggal memperbaiki di sejumlah hal, salah satunya tentang mekanisme dan jumlah dana transfer.

"Desentralisasi dan otonomi daerah yang benar akan membawa keadilan dan pemerataan bagi semua. Manakala masih ada ekses dalam prosesnya, marilah kita koreksi bersama," ujarnya.