Penempatan Pejabat Mamuju Tak Sesuai Kompetensi

DPRD Mamuju menilai, penempatan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Mamuju tidak sesuai dengan kompetensi. Indikasi ini dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan realisasi pekerjaan fisik yang belum rampung. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamuju Bahri AR Siga mengatakan, peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam menempatkan pejabat eselon II harus mengacu pada kompetensi disiplin ilmu yang dimiliki PNS yang bersangkutan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan banyaknya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti dan berbagai pekerjaan fisik yang belum ditender. 

”Penilaian ini kami sampaikan pada salah satu poin dari delapan pasal rekomendasi DPRD Mamuju terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mamuju tahun 2011,” tutur Bahri, kemarin. 

Ketua DPRD Mamuju Sugianto mengatakan, apabila temuan BPK tersebut tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi bisa merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Banyaknya temuan BPK tersebut, kata Sugianto, karena kemampuan pejabat menterjemahkan peraturan yang berlaku sangat lemah. ”Kebijakannya justru sering melawan arus,” kata Sugianto. 

Wakil Bupati Mamuju Bustamin Bausat mengakui adanya kelemahan pada komposisi pejabat eselon II di Pemkab Mamuju. Namun dia membantah bahwa temuan dan kelemahan itu karena ketidakmampuan pejabat. 

”Ada banyak regulasi BPK yang tidak disosialiasikan. Seperti aturan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Sehingga pejabat tidak memahaminya dan harus mengembalikan dana yang tidak ada buktinya. Kalau beberapa organisasi yang dinilai lemah, nanti akan dibenahi,” tutur Bustamin.