Lima fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rapat paripurna pandangan umum farksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah (Ranpeda) tentang Badan Koordinasi agar pelaksanaannya memihak kepada masyarakat. Misalnya, Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan pandangannya fokus pada sumber.
"Sarana dan prasarana seperti, kantor penyuluhan, kendaraan operasional penyuluh dan lain perlengkapan penungjang lainnya. Tapi semuannya itu belum maksimal ketika SDM yang masih minim," ungkap anggota Fraksi Karya Pembangunan, Odang Soedjana Basir. Menurutnya, ranperda tentang badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka Pemprov dengan dukungan dari pemerintah agar segera melengkapi sarana dan prasarana tersebut sesuai ketentuan UU No16 Tahub 2006 tentang Sisitem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Ketrua Fraksi Demokrat Erfan Kamil, ST mengatakan, eksekutif dalam mendorong ranperda tersebut mendapat dukungan dan penghargaan. Hanya saja akan dibicarakan lebih lanjut dengan anggota dewan lainnya di DPRD. "Dalam menciptakan aturan yang transparansi, akuntabel dan profesional, itu memang sangat diharapkan dalam pelaksanaan perada agar dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dan koordinasi sangat diperlukan bukan hanya dalam pembentukan perda. Tapi juga berbagai aspek adanya keterlibatan para ahli dari berbagai elemen perguruan tinggi, organisasi sosial politik dan masyarakat," katanya.
Fraksi Partai Amanat Nasional Persaudaraan mendasari ranperda badan koordinasi dalam menyusun program ke depan diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efesien. " "Kita sependapat mengenai harapan masayarakat agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat memberikan konstribusi berdasarkan perencanaan program pembangunan. Karena potensi wilayah dibidang pertanian dan aspirasi petani yang dibebankan kepada APBN sesuai PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan agar menjadi perhatian eksekutif," imbau Arman Salimin.
Fraksi Pembaharuan disampaikan H Hasanuddin Sokong ST lebih melihat kepada keberhasialan pemerintah untuk membangun daerah dapat terwujud tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan DPRD itu sendiri. "Contoh,peningkatan mutu produksi Kakao ( Gernas Pro Kakao) dianggap belum berhasil, itu tidak dapat dinilai hasilnya dalam waktu singkat," ujar Hasanuddin.
Sementara Fraksi Sulbar Membangun yang disampaikan, Yuki Permana, ST menambahkan, terbentuknya badan koordinasi penyuluhan Provinsi Sulbar bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahtraan masyarakat. Sehingga sependapat agar SDM yang kapabel dan punya tanggungjawab moral menjadi perhatian khusus. "Demikian pula halnya terhadap upaya peningkatan kualitas profesionalisme penyuluh yang didukung dengan alokasi anggaran yang cukup agar dapat bekerja secara optimal," tandas Yuki.
