RKA Kemenkumham Belum Gambarkan Implementasi UU SPPA

Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir mengatakan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2013 belum menggambarkan adanya alokasi anggaran bagi peletakan dasar-dasar implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Sudah diletakkan dasar-dasar Lapas Anak. Tapi kalau dari sini belum ada cahayanya. Bagaimana bicara soal anak-anak ini?" tanya Nudirman Munir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/9).

Menurut politisi Partai Golkar ini, negara mempunyai tanggung jawab membina  anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini yang terjadi ketika anak dimasukkan dalam tahanan, mereka kehilangan pendidikan dan putusan sekolah. "Kadang sudah kelas 6 tidak bisa ujian karena ditahan," ujarnya.

Selain itu, Nudirman juga mempertanyakan pembentukan badan konseling yang sudah diatur dalam Undang-undang SPPA. Ia berharap penyusunan anggaran tahun 2013 ini disesuaikan dengan undang-undang yang baru disahkan tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan Kementerian Hukum dan HAM sedang mendorong percepatan perbaikan Balai Pemasyarakatan, termasuk kelembagaan, mekanisme kerja dan mindset-nya. BAPAS akan melakukan program bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Bimbingan Konseling. Di Indonesia saat ini ada 71 BAPAS dengan kondisi sarana prasarana, laptop, biaya bimbingan dan konseling serta biaya kunjungan.