DPR Dukung Rekomendasi PBNU tentang Pajak

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Cirebon Jawa Barat merekomendasikan empat hal. Salah satu dari keempat rekomendasi yang sudah diberikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah persoalan pajak.

Dimana uang negara dari pajak yang tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya, memunculkan pertanyaan kewajiban membayar pajak oleh warga negara.

"Apapun kita harus hormati NU sebagai sebuah lembaga keagamaan yang sangat kuat. Saya lihat hasilnya itu patut didukung," tegas anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, Selasa (18/9/2012).

Politisi Partai Demokrat ini berkeyakinan, rekomendasi PBNU berkaitan dengan masalah pajak ini itikadnya adalah baik. Yakni menyadarkan semua pihak agar lebih amanah dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Itikad baik seperti halnya setiap warga negara yang atas kesadarannya membayar pajak ke pemerintah.

"Kita jadi tidak bayar pajak, kalau yang kita maksud dari hati bersih ingin membayar pajak tapi dikorupsi. Jadi saya kira itu harus didukung," jelas Ruhut. "Kalau ini tidak bisa diatasi, jangan juga kita mempunyai itikad baik ingin membayar pajak," tambahnya.

PBNU sendiri dalam rekomendasinya mengenai pajak mengatakan bahwa pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Pemerintah juga harus megutamakan kemashlahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak.

Terakhir, perlunya dilakukan pengkajian secara mendalam dengan mempertimbangkan kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua hal dimaksud.