Dana Transfer Daerah Rawan Dikorupsi

Dana transfer daerah yang ada dalam APBN, didesain untuk dikorupsi. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi II dari F-PKS Gamari Sutrisno kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (19/9).

Gamari memberi contoh dana otonomi khusus yang kriteria dan alokasinya tidak transparan. "Hal ini berimplikasi terhadap eksekutif dan legislatif. Mereka memanfaatkan kesempatan yang sudah dirancang itu," katanya.

Sebaliknya, saat ini tidak adanya kejelasan kriteria dan alokasi, maka dari 147 kabupaten/kota yang menerima dana transfer, tidak terawasi. Padahalnya seharusnya bisa diawasi dengan ketat secara awal. Sementara di DPR dan Banggar hanya dibahas secara umum saja. "Memang dibawa ke Banggar, tapi tidak detail," jelasnya.

Seharusnya, sejak di Komisi II alokasi, kriteria, dan program sudah diketahui. Menurut Gamari, inilah salah satu sumber mengapa banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kementerian Keuangan, transfer daerah dalam  RAPBN 2013 direncanakan Rp 518,9 triliun atau lebih tinggi 40,1 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana transfer daerah meliputi transfer dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana perimbangan terdiri dari DAU Rp 306,2 triliun atau naik 32,3 triliun dari APBN-P 2012. Sementara DAK sebesar Rp 29,7 triliun atau naik Rp 3,6 triliun. Sedangkan dana penyesuaian Rp 70,4 triliun atau naik Rp 11,9 triliun.

Sedangkan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat setara dua persen plafon DAU nasional. Begitu juga dengan dana otonomi khusus Aceh.