Penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat di Palopo dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Beberapa mantan pejabat diketahui masih mengusai kendaraan dinas setelah pensiun.

“Kita (DPRD) minta agar penggunaan kendaraan dinas ditata ulang dan ditertibkan, termasuk dilakukan pendataan ulang jumlah randis milik Pemkot,” kata Ketua Fraksi Kebersamaan DPRD Palopo, Henry Galib, kemarin. Ketua Komisi III DPRD Alfri Jamil mengatakan, jika penggunaan kendaraan dinas tidak ditertibkan sejak sekarang, dikhawatirkan akan terjadi penggelapan aset daerah. 

“Banyak kendaraan dinas masih dikuasai mantan pejabat, termasuk kendaraan dinas roda dua dikuasai pejabat eselon II yang sudah memiliki kendaraan dinas roda empat,” ujar dia. Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Palopo, Amir Santoso, sependapat dengan DPRD. 

Ditegaskan, penggunaan kendaraan dinas harus untuk kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan keluarga atau pribadi. Terkait mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan dinas, Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng diakuinya telah menyurati beberapa oknum mantan pejabat agar segera mengembalikan kepada Pemkot. “Kami minta kerjasama mereka menaati surat pimpinan,” ujar Amir.